Habanusantara.net — Pemerintah Aceh memaparkan perkembangan pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi kepada Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pemaparan tersebut mencakup progres rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 30 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Plt Sekda Aceh Taufik saat menerima audiensi pengurus Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang dipimpin Ketua Senat, Alvin, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Jumat (4/9/2026).
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proses penanganan pascabencana di Aceh.
Taufik mengapresiasi kepedulian mahasiswa yang ikut mengawal dan memantau penanganan bencana. Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi guna memastikan seluruh infrastruktur, layanan publik, dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih secara berkelanjutan,” kata Taufik.
Dalam pemaparannya, Taufik menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah, mulai dari pemulihan dan fungsionalisasi jalan nasional maupun daerah hingga perbaikan jembatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.
Pemulihan juga mencakup penyediaan hunian sementara (huntara), pembangunan hunian tetap (huntap) serta bantuan perbaikan rumah warga yang terdampak bencana.
Di sektor ekonomi, pemerintah melakukan pemulihan lahan persawahan, tambak dan sarana produksi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk mengembalikan aktivitas ekonomi warga yang terdampak bencana.
Pemerintah Aceh juga memaparkan roadmap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2026–2028. Program tersebut ditopang skema anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).
Taufik menyebut prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dalam pelaksanaan program pemulihan tersebut.
Dalam audiensi itu, Plt Sekda didampingi sejumlah asisten, staf ahli gubernur serta kepala dinas dan kepala biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.
Keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan penanganan pascabencana diharapkan dapat membantu memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta target pemulihan yang telah ditetapkan.[*]
