Habanusantara.net — Wacana menjadikan kantin sekolah sebagai pusat pengolahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dikaji ulang. Penguatan tata kelola dan pembenahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai lebih tepat daripada mengalihkan produksi makanan massal ke sekolah.
Pengusaha Mitra SPPG Aceh Utara Langkahan Krueng Lingka, PT Agro Tropis Pratama, Dian Niza Pratama, mengatakan sekolah memiliki tugas utama dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum dan pembentukan karakter siswa.
Menurutnya, jika sekolah sekaligus dibebani pengelolaan produksi MBG dalam jumlah besar, hal tersebut berpotensi menambah beban manajerial dan mengganggu fokus utama sekolah.
“Sekolah memiliki tugas utama dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum dan pembentukan karakter siswa. Jangan sampai pengelolaan MBG justru mengganggu tugas utama tersebut,” ujar Dian dalam rilisnya, Kamis (10/9/2026).
Dian menyebut sedikitnya ada empat aspek yang perlu diperhitungkan sebelum kantin sekolah dijadikan pusat pengolahan MBG, yakni kesiapan infrastruktur, beban manajemen sekolah, efisiensi anggaran serta pengawasan keamanan pangan.
Ia menjelaskan, sebagian kantin sekolah belum dirancang untuk memproduksi makanan dalam skala besar. Jika fungsi tersebut dialihkan ke sekolah, diperlukan peningkatan fasilitas seperti sanitasi, dapur, tempat penyimpanan bahan pangan hingga pengelolaan limbah.
Beban juga muncul dari sisi manajemen. Sekolah harus mengelola rantai pasok mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses produksi hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Semakin banyak titik produksi, semakin kompleks pula pengawasannya. Ini menyangkut keamanan pangan yang dikonsumsi anak-anak,” katanya.
Dari sisi anggaran, Dian menilai produksi yang dilakukan secara terpisah di setiap sekolah berpotensi membutuhkan biaya lebih besar karena fasilitas dan operasional harus disiapkan masing-masing.
Sebaliknya, sistem SPPG dinilai lebih memungkinkan efisiensi melalui pengadaan bahan pangan dalam skala besar sekaligus memusatkan proses produksi dan pengawasan.
Meski mengkritisi wacana pengalihan pengolahan MBG ke sekolah, Dian tidak menutup mata terhadap persoalan yang masih terdapat dalam pengelolaan SPPG.
Ia mengatakan catatan hasil monitoring dan evaluasi, termasuk masukan dari penerima manfaat, perlu dijadikan dasar untuk memperbaiki kualitas layanan SPPG.
Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG dinilai lebih tepat dijawab melalui pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan SPPG, bukan dengan menambah fungsi baru bagi sekolah.
