Sementara itu, dalam arahannya, Wabup Rianto menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Ia meminta seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria tidak menjadikan rapat koordinasi sebatas kegiatan administratif atau seremonial. Menurutnya, setiap pertemuan harus menghasilkan langkah konkret yang dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Kabupaten Asahan.
“Saya berharap kegiatan ini bukan hanya acara seremonial. Kita harus menghasilkan produk kesepakatan yang jelas sebagai arah kerja tim sepanjang tahun 2026. Reforma Agraria adalah simbol sinergi. Tanpa kolaborasi kuat antara BPN, Pemkab, dan unsur lainnya, cita-cita keadilan agraria sulit terwujud,” tegas Rianto.
