Habanusantara.net – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur, mendukungan penuh Wali Kota Banda Aceh dalam menegakkan Syariat Islam secara tegas dan tanpa kompromi di ibu kota Provinsi Aceh.
Menurut Abdul Rafur, upaya penertiban berbagai bentuk pelanggaran syariat yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh patut diapresiasi dan harus terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen menjaga identitas daerah yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
“Penegakan Syariat Islam bukan hanya amanah konstitusi daerah, tetapi juga merupakan roh pembangunan Banda Aceh. Syariat Islam di Banda Aceh wajib ditegakkan secara Kaffah,” kata Abdul Rafur.
Ia menegaskan, setiap pelanggaran syariat yang terjadi harus ditindak sesuai ketentuan qanun yang berlaku.
Menurutnya, kepastian penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan ketertiban dan menjaga marwah Kota Banda Aceh dan Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam.
Namun demikian, Abdul Rafur menilai penegakan syariat tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan hukum semata.
Upaya pencegahan harus diperkuat melalui pendekatan edukatif yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.
Ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan dakwah di ruang-ruang publik, termasuk di warung kopi yang menjadi pusat interaksi masyarakat.
Menurutnya, penyampaian pesan syariat perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami generasi saat ini, termasuk pendekatan komunikasi yang dekat dengan kalangan Gen Z.
Selain itu, Abdul Rafur juga meminta seluruh aparatur gampong agar lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran syariat di wilayah masing-masing.
Ia menilai gampong merupakan ujung tombak dalam menjaga ketertiban sosial dan pelaksanaan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.
“Pengawasan di tingkat gampong harus diperkuat karena masyarakatlah yang paling memahami kondisi lingkungan mereka. Aparatur gampong harus hadir sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pencegahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai integrasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Syariat Islam itu sangat penting.
Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus bergerak dalam satu visi yang sama.
Tak hanya itu, Abdul Rafur juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengalokasikan anggaran yang memadai guna memperkuat penegakan Syariat Islam.
Dukungan anggaran tersebut dinilai penting untuk menunjang operasional, pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparat yang bertugas di lapangan.
Kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, termasuk penambahan jumlah penyidik yang lebih kompeten agar proses penegakan qanun syariat dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
“Penegakan syariat yang kuat harus didukung anggaran yang cukup dan SDM yang profesional. Karena itu, kebutuhan penyidik serta perangkat pendukung lainnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” pungkasnya.[Is]
