Habanusantara.net– DPRK Banda Aceh meminta sektor pariwisata tidak hanya ramai dengan agenda kegiatan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berbagai program yang dijalankan selama ini dinilai perlu dievaluasi agar anggaran yang digelontorkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan, menggerakkan pelaku usaha, hingga membuka lapangan kerja.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRK Banda Aceh, Muhammad Arifin, saat mengikuti rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Rabu (15/4/2026).
Dalam forum tersebut, Arifin mempertanyakan sejauh mana program-program yang dijalankan Dinas Pariwisata selama 2025 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, ukuran keberhasilan sektor pariwisata tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus dapat diukur melalui dampaknya terhadap ekonomi daerah.
“Secara kegiatan mungkin terlihat banyak, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dampaknya. Apakah benar pariwisata sudah mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan menekan angka pengangguran di Banda Aceh,” kata Arifin.
Menurutnya, Banda Aceh memiliki modal yang cukup kuat untuk berkembang sebagai kota tujuan wisata. Selain dikenal sebagai kota bersejarah, Banda Aceh juga memiliki wisata religi, budaya, kuliner, hingga wisata tsunami yang selama ini menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Arifin mengatakan, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh seharusnya mampu menjadi magnet kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Semakin banyak wisatawan datang, semakin besar pula peluang yang terbuka bagi pelaku usaha lokal.
Ia menilai sektor pariwisata memiliki keterkaitan langsung dengan banyak sektor lainnya. Kehadiran wisatawan akan berdampak terhadap tingkat hunian hotel, usaha kuliner, transportasi, pusat oleh-oleh, hingga pelaku UMKM yang menjual berbagai produk lokal.
Karena itu, menurutnya, setiap program yang disusun Dinas Pariwisata harus memiliki target yang jelas dan dapat diukur.
“Event pariwisata banyak, tetapi jangan sampai hanya bersifat seremonial. Kita ingin kegiatan yang benar-benar menghadirkan wisatawan dari luar daerah dan berdampak pada pelaku UMKM lokal,” ujarnya.
Arifin berpandangan, penyelenggaraan festival maupun berbagai agenda wisata seharusnya menjadi pintu masuk untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Jika sebuah kegiatan hanya ramai di lokasi acara tetapi tidak berdampak terhadap sektor usaha, maka tujuan pembangunan pariwisata belum sepenuhnya tercapai.
Selain soal pelaksanaan kegiatan, Arifin juga menyoroti strategi promosi yang dinilai belum memiliki arah yang jelas.
Menurutnya, hingga saat ini Banda Aceh belum memiliki identitas pariwisata yang benar-benar kuat di mata wisatawan. Pemerintah kota perlu menentukan konsep yang jelas agar promosi yang dilakukan lebih fokus dan efektif.
“Kita belum melihat positioning yang kuat. Banda Aceh ini mau dijual sebagai apa? Wisata sejarah, religi, atau budaya? Ini harus jelas supaya promosi lebih terarah dan efektif,” katanya.
Ia menilai penentuan identitas tersebut penting karena akan menjadi dasar dalam menyusun strategi promosi, penyelenggaraan event, hingga pengembangan destinasi wisata di masa mendatang.
Arifin juga mengusulkan agar Dinas Pariwisata memiliki kalender event tahunan yang disusun jauh hari dan dipublikasikan secara luas. Dengan begitu, wisatawan maupun pelaku industri perjalanan dapat merencanakan kunjungan ke Banda Aceh sejak awal.
Menurutnya, kepastian jadwal berbagai kegiatan akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak, mulai dari pelaku usaha perhotelan, restoran, biro perjalanan, hingga pelaku UMKM yang dapat mempersiapkan produk mereka sebelum event berlangsung.
Ia berharap promosi tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan, tetapi menjadi agenda yang berjalan sepanjang tahun melalui berbagai media, termasuk platform digital yang kini menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan.
Dalam rapat tersebut, Arifin juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap seluruh program yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran 2025. Setiap anggaran yang dialokasikan, menurutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Komisi II tidak ingin anggaran pariwisata habis untuk kegiatan rutin tanpa hasil yang terukur. Tahun 2026 harus ada perubahan yang signifikan, baik dari sisi kunjungan maupun kontribusi terhadap ekonomi daerah,” katanya.
Ia berharap pembahasan LKPJ tidak berhenti pada penyampaian laporan administrasi semata, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai program yang belum berjalan optimal.
Bagi DPRK, keberhasilan sektor pariwisata bukan hanya terlihat dari banyaknya agenda yang terselenggara dalam satu tahun, melainkan dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang, bertambahnya pendapatan pelaku usaha lokal, serta terbukanya peluang kerja baru bagi masyarakat Banda Aceh. Dengan arah kebijakan yang lebih terukur dan promosi yang tepat sasaran, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi kota.[***]
