Habanusantara.net – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bappeda Kota Banda Aceh menggelar Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena) dengan melibatkan unsur perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk membahas arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda, Kamis (27/2/2026), itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal. Dalam forum tersebut, pemerintah menetapkan lima isu strategis sebagai kerangka utama prioritas pembangunan 2027.
Adapun arah kebijakan utama pembangunan tahun 2027 difokuskan pada peningkatan layanan infrastruktur dasar dan optimalisasi sumber daya, serta memperkuat kemitraan pembangunan.
Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut merupakan respons atas kebutuhan riil masyarakat Kota Banda Aceh. Menurutnya, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup warga, memperkuat daya saing ekonomi daerah, sekaligus memastikan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana serta perubahan iklim.
“Oleh sebabnya kita harus berani menetapkan prioritas. Kita harus berani memilih mana yang paling mendesak, mana yang paling berdampak, dan mana yang benar-benar menjawab kebutuhan perempuan, anak, dan disabilitas di Banda Aceh,” ujar Illiza.
Ia menegaskan, kelima isu strategis prioritas tersebut meliputi: pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; kedua, penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas pembangunan daerah; ketiga, peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan sektor unggulan lokal.
Selanjutnya, keempat, penguatan nilai-nilai Islami, budaya, dan kearifan lokal; serta kelima, penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Kelima isu ini menjadi kerangka utama dalam penyusunan prioritas pembangunan perangkat daerah. Dan saya ingin menekankan, kelima isu tersebut harus kita lihat dengan perspektif gender dan perlindungan anak,” tegasnya.
Illiza berharap, forum Musrena tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan melahirkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan realistis berbasis data serta pengalaman riil di lapangan.
“Saya berharap setiap masukan yang lahir dari forum ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD 2027,” pungkasnya. (*)
