Habanusantara.net | Sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali ditunjukkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur darurat Jembatan Bailey di Provinsi Aceh.
Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Kementerian PU menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 16/DA untuk mempercepat pemulihan konektivitas wilayah yang terdampak bencana.
Saat ini, BPJN Provinsi Aceh bersama personel TNI terus memacu proses pemasangan komponen Jembatan Bailey yang berlokasi di Kecamatan Beutong Ateuh Benggala, Kabupaten Nagan Raya.
Jembatan darurat tersebut memiliki bentang sepanjang 30 meter dengan lebar 4,2 meter dan berfungsi sebagai jalur penghubung strategis antarwilayah.
Keberadaan jembatan ini dinilai sangat vital karena akan menghubungkan Kabupaten Nagan Raya dengan Kabupaten Aceh Tengah serta Kabupaten Bener Meriah. Akses tersebut sebelumnya terputus akibat dampak bencana alam yang menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Pemasangan jembatan dilakukan untuk memulihkan serta meningkatkan akses mobilitas masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial warga setempat
Setelah seluruh material tiba di lokasi, proses perakitan jembatan langsung dilakukan secara sistematis. Tim gabungan BPJN Aceh dan TNI menyusun rangka utama, memasang panel-panel jembatan, serta melakukan penguatan struktur dengan mengacu pada standar teknis dan keselamatan yang ketat agar jembatan dapat segera difungsikan dengan aman.
Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, S.T., M.T., menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam proyek ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Menurutnya, Jembatan Bailey menjadi solusi tepat karena memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pemasangan dan kekuatan struktur.
Jembatan Bailey dipilih karena memiliki keunggulan dalam kecepatan pemasangan serta ketahanan struktur yang mumpuni. Hal tersebut dinilai sangat efektif untuk menghadapi medan yang menantang, terutama di lokasi yang aksesnya terputus akibat bencana alam.
“Kami ingin masyarakat segera bangkit dari dampak bencana yang sempat melumpuhkan ekonomi, dengan akses jalan yang kembali terbuka, distribusi hasil tani tidak lagi terlambat,” ujarnya.
Untuk memastikan seluruh jalur darat di Provinsi Aceh kembali terhubung, prajurit TNI yang bertugas di lapangan bekerja secara maksimal dengan mempercepat pembangunan Jembatan Bailey di titik terdampak.
Pada tahap ini, fokus pekerjaan diarahkan pada pemasangan panel jembatan, gelagar lintang, penguatan struktur, serta pemasangan topang silang guna menjamin kekuatan dan keamanan sebelum jembatan digunakan oleh masyarakat.
Komandan Kodim 0116/Nagan Raya, Letkol Inf Irfan Hade Fitrianto, menjelaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan faktor keselamatan kerja dan keamanan struktur.
“Saat ini prajurit di lokasi fokus pada pemasangan panel, gelagar lintang, penguatan struktur, serta pemasangan topang silang. Seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan jembatan benar-benar aman dan layak digunakan,” ujar Dandim.
Lebih lanjut, Dandim menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan salah satu titik krusial yang menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana di wilayah Nagan Raya dan sekitarnya.
“Jembatan ini merupakan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, kami targetkan pengerjaannya dapat selesai secepat mungkin agar aktivitas masyarakat kembali normal,” jelasnya.
Pemasangan Jembatan Bailey ini diharapkan dapat segera rampung sehingga akses masyarakat dapat pulih kembali. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaan jembatan juga akan mempercepat distribusi logistik serta kebutuhan pokok ke wilayah terdampak bencana.
Kehadiran TNI dalam percepatan pembangunan infrastruktur ini menjadi bukti nyata komitmen Kodam Iskandar Muda dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi dampak bencana alam.
Kodam Iskandar Muda menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan bencana serta pemulihan wilayah, demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.(Adv).
