Habanusantara.net – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan pihaknya terus mencari jalan keluar terkait nasib tenaga kontrak yang hingga kini belum memiliki kepastian status.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak hanya dialami Banda Aceh, tetapi juga banyak daerah lain di Indonesia.
Menurut Illiza, kendala utama pengangkatan tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terletak pada keterbatasan anggaran daerah.
Jika seluruh tenaga kontrak diangkat dengan skema gaji penuh, Banda Aceh diperkirakan akan mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp59 miliar pada tahun depan, angka yang jauh lebih besar dari utang Pemko sebelumnya senilai Rp39 miliar.
“Saya sangat memahami pengabdian belasan hingga puluhan tahun. Tapi ketika kemampuan anggaran kita tidak mencukupi, maka tidak ada pilihan. Saya berharap kesabaran, karena keputusan ini bukan ada di saya, melainkan di pemerintah pusat,” kata Illiza di Banda Aceh, Jumat (22/8/2025).
Illiza menegaskan dirinya telah bersurat ke kementerian terkait dan bahkan bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB untuk membicarakan persoalan tersebut.
Pemko, kata dia, telah menugaskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama pejabat terkait untuk kembali membawa usulan ke Jakarta sebelum batas waktu 25 Agustus.
“Kalau pemerintah pusat memberi keringanan sesuai kemampuan keuangan daerah, maka hari ini juga saya akan tanda tangani SK. Semua bisa diangkat menjadi PPPK Kota Banda Aceh,” tegasnya.
Illiza juga membuka kemungkinan skema alternatif seperti pembayaran dengan anggaran berjalan saat ini, selama tidak menyalahi aturan.
“Kalau itu diperbolehkan, berarti ada solusi. Yang penting ada kepastian status, apakah paruh waktu atau apa namanya, yang penting ada SK,” ujarnya.[]
