Anggota DPRK Banda Aceh, Zidan Al Hafidh menyerap aspirasi warga Kuta Alam lewat reses. Fokusnya tertuju pada dukungan UMKM, akses kesehatan, serta pemberdayaan kaum dhuafa. Komitmen nyata PAN di parlemen kota.
Habanusantara.net – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), M. Zidan Al Hafidh, S.Ked, MM, melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Kuta Alam, Rabu (18/6/2025). Reses ini menjadi momen penting bagi Zidan untuk menyerap langsung aspirasi warga di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang ia wakili.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh antusiasme. Puluhan warga hadir menyampaikan berbagai keluhan dan harapan, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, persoalan banjir lokal, fasilitas pendidikan dan keagamaan, hingga penguatan sektor UMKM di wilayah tersebut.
“Melalui reses ini, kami ingin mendengarkan langsung suara masyarakat Kuta Alam. Apa yang menjadi kebutuhan mendesak, serta usulan pembangunan yang diharapkan bisa difasilitasi melalui lembaga legislatif,” ujar Zidan di sela-sela acara.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Zidan Al Hafidh menegaskan bahwa hasil dialog dengan masyarakat telah mengerucut pada tiga isu krusial yang akan menjadi fokus perhatiannya di parlemen, yaitu:
- Pemberdayaan UMKM lokal
- Peningkatan layanan kesehatan masyarakat
- Perhatian khusus terhadap kaum dhuafa
“Dari hasil dialog dan pertemuan, saya melihat ada tiga hal penting yang harus segera dijawab: peduli kesehatan, peduli dhuafa, dan peduli UMKM. Ketiganya sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita hari ini,” tegasnya.
Menurutnya, UMKM di Banda Aceh—termasuk di Kuta Alam—memiliki potensi besar untuk tumbuh jika diberikan dukungan fasilitas, pelatihan, dan akses pasar. Di sisi lain, persoalan kesehatan dan kesejahteraan kaum dhuafa juga tak bisa diabaikan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi pascapandemi.
Sebagai Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, Zidan memiliki peran strategis dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima selama kegiatan reses akan dibawa secara serius dalam forum pembahasan resmi di tingkat legislatif.
“Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti. Ini bukan sekadar seremonial, tapi menjadi pijakan penting dalam merumuskan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Zidan.
Beberapa warga yang hadir menyuarakan aspirasi mereka seperti:
- Perbaikan saluran drainase dan pencegahan banjir musiman
- Penyediaan modal usaha mikro
- Bantuan sosial untuk janda dan lansia dhuafa
- Peningkatan layanan Posyandu dan Puskesmas setempat
- Pembangunan balai gampong dan fasilitas pendidikan berbasis agama
Sebagai salah satu politisi muda dari PAN, Zidan Al Hafidh membawa semangat baru dalam dunia politik lokal Banda Aceh. Ia dikenal aktif turun ke masyarakat, terbuka dengan kritik, dan cepat merespons persoalan warga.
“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif masyarakat. Saya akan terus berkomitmen menjadi penyambung lidah rakyat, dan memastikan suara warga Kuta Alam tidak hanya didengar, tapi juga diperjuangkan hingga tuntas,” ujarnya.
Zidan juga mendorong agar pola komunikasi antara masyarakat dan anggota dewan bisa semakin terbuka. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi antara wakil rakyat dan konstituennya.
Kegiatan reses seperti yang dilakukan Zidan Al Hafidh bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan politik yang aspiratif dan berbasis data lapangan. Dalam konteks Banda Aceh yang tengah berbenah pascainflasi dan tantangan sosial ekonomi, peran anggota dewan sebagai penghubung langsung rakyat dan kebijakan publik sangat krusial.
Fokus pada UMKM, kesehatan, dan dhuafa yang digaungkan Zidan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan daerah. Ketiganya menyasar kelompok rentan yang paling terdampak dinamika ekonomi—dan di saat yang sama, memiliki potensi besar untuk mendorong ketahanan sosial masyarakat urban.
Kehadiran Zidan Al Hafidh di tengah warga Kuta Alam dalam agenda reses ini membuktikan bahwa kerja politik bisa dijalankan dengan pendekatan yang partisipatif dan humanis. Dengan mendengarkan langsung suara rakyat, menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan nyata, dan membawa aspirasi itu ke ranah kebijakan, maka politik tidak lagi elitis, melainkan solutif.
Semoga komitmen ini bukan hanya janji saat reses, tapi menjadi langkah berkelanjutan menuju pembangunan yang berpihak pada masyarakat bawah—khususnya pelaku UMKM, keluarga kurang mampu, dan mereka yang membutuhkan akses kesehatan yang layak.[***]
