Habanusantara.net— Anggaran daerah sebesar Rp141 triliun disebut-sebut terbuang sia-sia akibat perencanaan yang buruk dan kurangnya pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Laporan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam efektivitas anggaran dan optimalisasi sumber pendapatan.
BPKP menyoroti lemahnya perencanaan penggunaan anggaran di banyak daerah, yang mengakibatkan belanja tidak tepat sasaran. Perencanaan sering dilakukan tanpa memperhatikan ukuran atau pedoman yang jelas, sehingga anggaran hanya mengalir tanpa dampak signifikan.
Hal ini diperparah dengan ketidakjelasan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pemerintah daerah. Selama ini, kinerja dinilai berdasarkan jumlah dokumen dan laporan, bukan dari hasil nyata atau outcome yang diperoleh.
“Indikator kinerja daerah masih seperti dua dekade lalu, hanya mengukur output, seperti jumlah dokumen dan kegiatan, bukan outcome yang sebenarnya. Akibatnya, sulit untuk menghubungkan logika program dengan hasil akhir yang ingin dicapai,” ungkap perwakilan BPKP.
Selain masalah pemborosan anggaran, BPKP juga menemukan bahwa kinerja daerah dalam mempromosikan kemandirian fiskal masih rendah.
Kebijakan pengembangan potensi pajak daerah belum terkoordinasi dengan baik, sehingga ada banyak peluang PAD yang belum dimanfaatkan. Berdasarkan sampel yang diambil BPKP, rata-rata daerah masih memiliki ruang untuk menetapkan target PAD lebih tinggi. Potensi PAD yang belum digali diperkirakan mencapai 16,88% pada 2024, hanya dari beberapa jenis PAD.
“Hasil perhitungan kami menunjukkan adanya potensi PAD yang cukup besar di berbagai daerah. Beberapa daerah sebenarnya masih memiliki ruang untuk menetapkan target yang lebih tinggi,” tambahnya.
BPKP mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan dalam perencanaan anggaran serta mengembangkan strategi yang lebih fokus pada outcome dan peningkatan kemandirian fiskal.
Optimalisasi potensi PAD dinilai penting untuk memperkuat keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.[]
