Pj Gubernur Desak Kabupaten Kota Salurkan Dana Hibah Pilkada Segera Diselesaikan

Habanusantara.net, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami, mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan penyaluran dana hibah Pilkada guna memastikan kelancaran seluruh tahapan Pilkada serentak di Aceh. Penyaluran dana ini diharapkan selesai sebelum 15 Agustus 2024.

Bustami menegaskan pentingnya dana hibah bagi KIP, Panwaslih, dan TNI-Polri dalam pelaksanaan Pilkada. “Kita ditunjuk sebagai kepala daerah untuk menyukseskan Pilkada, jadi utamakan Pilkada daripada kegiatan dan program lain,” ujar Bustami dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Pilkada Aceh 2024 di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (30/7/2024).

Ia menambahkan, pengelolaan dana yang efisien dan tepat sasaran sangat penting untuk mendukung kelancaran Pilkada. Bustami juga mengajak semua pihak untuk memastikan proses Pilkada berjalan lancar, adil, transparan, dan demokratis. “Kesuksesan Pilkada ini adalah cerminan dari komitmen dan kerja keras kita bersama,” tuturnya.

Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang diwakili Kasubdit Wilayah I Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Daerah, Rikie, mengatakan bahwa pembiayaan Pilkada serentak 2024 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Ia meminta agar penyaluran dana hibah dipercepat untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan Pilkada.

Rikie mengungkapkan bahwa hingga 29 Juli 2024, sebanyak 16 daerah di Aceh belum sepenuhnya menyalurkan dana hibah untuk KIP, 23 daerah untuk Panwaslih, dan 17 daerah untuk TNI-Polri.

Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah tersebut diikuti oleh 267 peserta, termasuk unsur Forkopimda Aceh, Pj Bupati/Wali Kota beserta unsur Forkopimda kabupaten/kota seluruh Aceh, Komisioner KIP Aceh, Ketua KIP kabupaten/kota, dan Anggota Panwaslih Aceh dan kabupaten/kota. Ketua KIP Aceh Saifullah memaparkan kesiapan penyelenggaraan Pilkada, sementara Kapolda Aceh dan Kasdam Iskandar Muda memaparkan kesiapan pengamanan. Sesi dialog juga dibuka untuk membahas kendala yang dihadapi penyelenggara dan pengawas Pilkada di tingkat kabupaten/kota.