Membanggakan! Pemerintah Aceh Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK

Habanusantara.net – Pemerintah Aceh memperoleh pengakuan yang membanggakan atas kinerja keuangannya dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kabar ini disampaikan secara resmi oleh Auditor Utama Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di DPR Aceh pada Senin, 27 Mei 2024.

Rapat paripurna tersebut menjadi saksi atas kesuksesan Pemerintah Aceh dalam mengelola laporan keuangannya untuk tahun 2023. Pernyataan mengenai pencapaian WTP ini turut menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023, termasuk evaluasi atas rencana aksi yang telah diimplementasikan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Laode Nusriadi dengan penuh keyakinan.

Salah satu sorotan khusus yang diungkapkan oleh Laode Nusriadi adalah terkait pengelolaan belanja hibah, terutama yang terealisasi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah mengelola dengan cermat dan akurat, mencerminkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi, pada rapat tersebut, tergambar rasa syukur dan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut.

Azwardi menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kerja keras mereka dalam melakukan pemeriksaan yang teliti.

“Apresiasi kami kepada tim BPK atas kerja keras dalam melakukan pemeriksaan dan membuka ruang diskusi sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat kami tindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang guna mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Aceh yang lebih baik,” ujar Azwardi dengan penuh penghargaan.

Prestasi ini bukan hanya sekadar penghargaan, namun juga menjadi cerminan dari komitmen Pemerintah Aceh dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintahan setempat.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2023 merupakan pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Aceh tahun 2023, dan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran dalam melihat suatu kemajuan rencana, program, dan kegiatan pembangunan,” tambah Azwardi.

Dia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan, mencapai 4,24 persen. Peningkatan ini didorong oleh beberapa sektor utama, antara lain sektor pertanian, perdagangan, reparasi mobil dan motor, penggalian dan pertambangan, administrasi pemerintah, dan konstruksi.

“Alhamdulillah capaian realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar 101,96% dan realisasi belanja sebesar 97,71% terdiri dari belanja operasi terealisasi sebesar 97,86%, belanja modal sebesar 96,32%, belanja tak terduga sebesar 0,12%, dan belanja transfer sebesar 100%,” papar Azwardi dengan bangga.

Tidak hanya itu, Azwardi juga mengungkapkan rasa syukur karena pada tahun 2024, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2023.

Capaian ini menandai WTP yang kesembilan secara berturut-turut, sebuah pencapaian yang membanggakan dan memperkuat komitmen mereka terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Ini merupakan capaian Pemerintah Aceh tepatnya opini WTP ke-9 secara berturut-turut. Semoga capaian ini bisa terus kita pertahankan serta menjadi pemacu semangat kerja di masa-masa mendatang,” harap Azwardi dengan penuh optimisme.

Pencapaian WTP yang kesembilan kali berturut-turut ini bukan hanya sebuah prestasi semata, namun juga menjadi landasan kuat bagi Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Harapannya, hal ini tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, namun juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejak yang sama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan berkualitas.[]