Headline

Presiden Jokowi Pulihkan Luka Korban Pelanggaran HAM Berat di Aceh, Pelakunya ?

×

Presiden Jokowi Pulihkan Luka Korban Pelanggaran HAM Berat di Aceh, Pelakunya ?

Sebarkan artikel ini
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Pidie, Selasa (27/6/2023)[]

Habanusantara.net,- Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, melakukan kunjungan penting ke Aceh dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang telah lama menghantui bangsa ini. Salah satu fokus utama Jokowi adalah pemulihan luka para korban pelanggaran HAM tersebut. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana tindakan yang akan diambil terhadap para pelaku?

 

Pada kunjungannya kemarin, Jokowi tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Pidie, Jokowi disambut hangat oleh warga setempat yang menyambut dengan antusias. Rombongan Jokowi melanjutkan perjalanan menggunakan mobil Mercedes-Benz menuju Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.

 

Di Rumoh Geudong, Jokowi secara simbolis menyerahkan program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu kepada delapan perwakilan korban. Kelompok perwakilan ini terdiri dari korban pelanggaran HAM berat di Aceh serta eks mahasiswa Indonesia yang terdampak peristiwa tahun 1965.

 

Dalam pidatonya, Jokowi mengakui bahwa Indonesia memiliki sejarah baik dan buruk, seperti negara besar lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa Pemerintah memiliki niat tulus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. “Negara kita ini memang negara besar, jadi ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti juga kadang-kadang peristiwanya baik, tetapi juga ada yang tidak baik dan saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah,” ujar Jokowi.

 

Namun, tindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat masih menjadi pertanyaan besar. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Pemerintah sebelumnya telah mencoba jalur yudisial untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, namun mengalami banyak hambatan. Mahfud mengungkapkan bahwa keempat kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diajukan ke pengadilan, termasuk kasus Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999, Abepura 2000, dan Paniai 2014, semuanya berakhir dengan pembebasan terdakwa oleh pengadilan.

 

Menko Polhukam menjelaskan bahwa pembuktian berdasarkan hukum acara pidana sangat sulit dilakukan, dan upaya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) juga mengalami kebuntuan setelah undang-undang yang dibuat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengambil langkah-langkah pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat melalui tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, yang dikenal sebagai tim PPHAM, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.

 

Ketua Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM), Letjen Teguh Pudjo Rumekso, menjelaskan bahwa penyelesaian non-yudisial ini fokus pada pemulihan hak-hak korban dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Dalam kategori individual, Kementerian Kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan prioritas kepada korban dan keluarga korban, yang mencakup akses ke seluruh rumah sakit pemerintah dengan biaya layanan kesehatan sekitar Rp 28 juta per tahun.

 

Meskipun pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat sedang dilakukan, nasib para pelaku masih menunggu keputusan yang tepat. Proses penegakan hukum dalam kasus-kasus ini telah menghadapi berbagai tantangan, dan Pemerintah terus berupaya mencari solusi yang adil dan sesuai dengan hukum. Masyarakat Indonesia pun menantikan bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini akan diselesaikan secara menyeluruh untuk menghadirkan keadilan bagi para korban dan menjaga tegaknya nilai-nilai HAM di negara ini.[]

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close