DPRAHeadline

Ketua DPRA Tak Hadiri Rapat Paripurna Raqan Pertanggungjawaban APBA 2022, Ada Apa ?

×

Ketua DPRA Tak Hadiri Rapat Paripurna Raqan Pertanggungjawaban APBA 2022, Ada Apa ?

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Suasana paripurna DPRA [Foto/serambi]

Haba Nusantara.net– Ketua DPRA Teungku Saiful Bahri tidak menghadiri rapat paripurna Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Raqan Pertanggungjawaban APBA) tahun 2022.

Rapat paripurna yang sedianya dilaksanakan pada Senin (26/6/2023) pukul 14.00 WIB, tidak dihadiri oleh Ketua DPRA Saiful Bahri. Padahal yang bersangkutan pada pukul 10.00 WIB berada di kantornya. Selain itu, undangan paripurna Raqan Pertanggungjawaban APBA 2022 telah dijadwalkan akan dipimpin oleh politisi Partai Aceh tersebut.

Ketidakhadiran Ketua DPRA menimbulkan tanda tanya. Karena seluruh undangan dari unsur Pemerintah Aceh telah hadir ke ruang paripurna.

Hal yang lebih unik lagi, undangan paripurna tersebut ditandatangani sendiri oleh Saiful Yahya. Kondisi ini seperti kata pepatah, kau yang mulai kau yang tak menghadiri.

Sejumlah anggota DPRA bertanya-tanya tentang ketidakhadiran Ketua DPRA. Karena di dalam undangan rapat paripurna yang telah lengkap membubuhkan rundown acara, ditandatangani oleh Saiful Bahri.

“Agenda rapat paripurna tersebut batal terlaksana tanpa alasan yang jelas, sehingga sebagian besar anggota DPR Aceh, bertanya-tanya, kenapa rapat paripurna ditunda tanpa terlebih dahulu dibuka oleh ketua ataupun pimpinan lainnya?” Sebut seorang anggota DPRA.

Anggota legislatif lainnya menyebutkan lembaga DPRA memiliki mekanisme dan aturan jelas bila ada rapat yang harus ditunda atau dibatalkan, sebagaimana diatur dalam tata tertib.

Pasal 96 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bahwa setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa untuk menetapkan Perda dan APBD dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Penjelasan lebih lanjut disebutkan juga dalam ayat (3), (4), dan ayat (9) yaitu apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. Apabila pada waktu penundaan rapat kuorum juga belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Setiap penundaan rapat, dibuat Berita Acara Penundaan Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

“Mekanisme sudah sangat jelas, namun pimpinan tidak mempedomaninya, saya pribadi sangat menyayangkan, karena pimpinan tidak hadir untuk membuka rapat terlebih dahulu, tiba-tiba langsung diputuskan rapat ditunda dan tentunya penundaan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme. Saya berharap semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi,” sebut anggota Parlemen Aceh tersebut.

Penundaan rapat paripurna Raqan Pertanggungjawaban APBA 2022 yang dilakukan Ketua DPRA, Teungku Saiful Bahri, tanpa alasan yang jelas menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota DPR Aceh.

Rapat yang dijadwalkan akan membahas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2022 tersebut ternyata harus ditunda tanpa kehadiran pimpinan rapat.

Ketua DPRA yang seharusnya memimpin rapat pada Senin, pukul 14.00 WIB, tidak menghadiri rapat tersebut. Padahal, pada pukul 10.00 WIB, ia terlihat berada di kantornya. Undangan rapat paripurna yang diterima oleh semua pihak terkait telah ditandatangani oleh Saiful Bahri sendiri.

Ketidakhadiran Ketua DPRA ini menimbulkan tanda tanya di kalangan anggota DPR Aceh. Para undangan dari unsur Pemerintah Aceh hadir lengkap di ruang paripurna, tetapi Ketua DPRA tidak muncul. Hal ini semakin membingungkan karena undangan rapat yang telah disusun secara rinci juga ditandatangani oleh Saiful Bahri.

Salah satu anggota DPRA mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Ketua DPRA. “Agenda rapat paripurna tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Sebagian besar anggota DPR Aceh bingung mengapa rapat ditunda tanpa dipimpin oleh ketua atau pimpinan lainnya?” ujarnya.

Anggota legislatif lainnya menekankan bahwa lembaga DPRA memiliki mekanisme dan aturan yang jelas untuk penundaan atau pembatalan rapat, sebagaimana diatur dalam tata tertib. Pasal 96 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyebutkan bahwa rapat dapat dilaksanakan jika memenuhi kuorum.

Dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa rapat untuk menetapkan Perda dan APBD harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan bahwa jika kuorum tidak terpenuhi, rapat dapat ditunda hingga 2 kali dengan batas waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam. Jika kuorum masih belum terpenuhi setelah penundaan kedua, pimpinan rapat dapat menunda rapat selama 3 hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Setiap penundaan rapat, harus dibuat Berita Acara Penundaan Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

“Prosedur sudah jelas, namun pimpinan tidak mengikutinya. Saya sangat menyesal karena pimpinan tidak hadir untuk membuka rapat terlebih dahulu, kemudian langsung memutuskan penundaan rapat tanpa sesuai dengan mekanisme. Saya berharap agar hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujar anggota Parlemen Aceh tersebut.

Hingga saat ini, Ketua DPRA, Teungku Saiful Bahri, belum memberikan keterangan resmi mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna Raqan Pertanggungjawaban APBA 2022. Para anggota DPRA dan pihak terkait menunggu penjelasan yang jelas dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPR Aceh.[]

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close
error: