Haba Nusantara .net, Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pertemuan dengan Partai Demokrat telah menarik perhatian masyarakat luas. Partai Demokrat, dalam hal ini, memberikan respons dan penjelasan terhadap pernyataan tersebut melalui Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.
Setelah berita tersebut tersebar di media massa, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat segera mengumpulkan keterangan terkait adanya pertemuan antara Partai Demokrat dan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Partai Demokrat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Partai Demokrat adalah pimpinan partai yang memungkinkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, memohon penjelasan dari mantan Presiden RI Ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenai pertemuan tersebut. Selain itu, penjelasan juga diminta dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kedua tokoh ini memiliki kapasitas baik secara organisatoris maupun pribadi untuk bertemu dengan Presiden di Istana.
Bapak SBY memberikan penjelasan terkait pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa selama 3,5 tahun terakhir, ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebanyak tiga kali. Pertemuan-pertemuan itu terjadi atas inisiatif dan undangan dari Presiden Joko Widodo. Pertama, pertemuan terjadi pada 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka pada siang hari.
Kedua, pertemuan terjadi saat Bapak SBY menghadiri pernikahan Saudara Kaesang di Solo pada malam hari. Ketiga, pertemuan berlangsung di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada 15 November 2022 juga pada malam hari, dalam rangka menghadiri Gala Dinner G20.
Seluruh pertemuan tersebut ditentukan tempat dan waktu oleh Presiden Joko Widodo, dan Bapak SBY menghormati beliau sebagai Kepala Negara yang sedang mengemban amanah saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut bukan atas inisiatif Bapak SBY dan tidak ada permintaan untuk bertemu pada malam hari.
Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, juga memberikan penjelasan terkait pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Selama 3,5 tahun terakhir, AHY hanya pernah bertemu Presiden Joko Widodo sekali pada 9 Maret 2021 di Istana Bogor pada malam hari.
Pertemuan tersebut juga atas permintaan pihak Istana, bukan atas inisiatif AHY. AHY dan Bapak SBY sama-sama menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan menjunjung tinggi kedudukan beliau. Pada pertemuan di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo mengundang AHY untuk memberikan klarifikasi terkait gerakan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang berusaha mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan kepada AHY bahwa beliau tidak mengetahui secara detail tentang langkah-langkah yang diambil oleh Moeldoko terkait pengambilalihan Partai Demokrat. Penjelasan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Demokrat sebagai upaya untuk memberikan kejelasan terkait situasi tersebut.
Perlu dicatat bahwa keempat pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan tokoh-tokoh Partai Demokrat, baik Bapak SBY maupun Ketua Umum AHY, terjadi sekitar 2-3 tahun yang lalu. Pertemuan-pertemuan tersebut bukanlah pertemuan politik yang lazim dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan partai-partai politik pendukung pemerintah.
Dalam penjelasan ini, Partai Demokrat berharap agar insan media dan masyarakat dapat memahami fakta yang sebenarnya dan tidak menyimpulkan secara negatif terhadap Partai Demokrat. Partai Demokrat menegaskan bahwa tidak ada niatan atau permintaan dari pihak mereka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan meminta waktu pertemuan pada malam hari.
Jika terdapat perbedaan pendapat dengan pihak Istana, Partai Demokrat, termasuk Bapak SBY dan Ketua Umum AHY, siap untuk menghadapi konfrontasi baik dengan Presiden Joko Widodo maupun para pembantunya. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kebenaran dan kejelasan dalam negeri yang kita cintai ini.
Dengan demikian, respons dan penjelasan yang diberikan oleh Partai Demokrat terkait pernyataan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat membantu masyarakat luas memahami konteks sebenarnya dan menghindari praduga negatif terhadap Partai Demokrat.()
