Habanusantara.net, Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh Ramza Harli, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) intuk segera selesaikan tunggakan gaji Keuchik dan aparatur gampong yang sudah tertunggak berjalan tiga bulan hingga sekarang ini.
Hal itu disampaikannya dalam rapat perdana dengan DPMG sebagai mitra kerja Komisi 1 di ruang rapat banggar DPRK Banda Aceh, Jum’at, 29 Juli 2022 kemarin.
Ia mengatakan, seharusnya sumber dana untuk pembiayaan gaji tersebut sudah ditransfer dari pusat yang bersumber dari dana DAU.
“Saya heran kenapa dana yang sudah jelas peruntukannya tidak langsung disalurkan kepada yang berhak, kasian para keuchik dan aparatur gampong, bagaimana mereka menjalankan pemerintahan gampong bila kebutuhan dasar mereka tidak dipenuhi”, ungkap Ramza kesal yang juga sebagai ketua pansus hutang ini.
Persoalan gaji aparatur gampong ini ternyata sudah lama tertunggak terus dari tahun 2021 hingga sekarang dan pembayarannya dilakukan dengan mencicil dan tidak pernah dibayar lunas, ungkapnya.
“Dengan belum selesainya persoalan gaji aparatur gampong hingga sekarang ini, saya yakin persoalan keuangan pemko masih bermasalah terus sampai saat ini. Oleh karena itu, kedepan nanti kami akan intensifkan lagi rapat-rapat pansus utang untuk menelusuri berbagai utang yang sedang berjalan ditahun 2022 ini”, sambungnya lagi.
“Namun demikian, saya berharap Pj. Walikota sekarang berupaya mencari jalan untuk segera melunasinya, agar aparatur gampong bersemangat kembali membangun gampongnya dan bisa bersinergi dengan pemerintahan sekarang agar pembangunan Kota Banda Aceh bisa bergeliat kembali diseluruh pelosok gampong demi mengejar berbagai ketinggalan-ketinggalan yang terjadi selama dua tahun belakang ini”, tuturnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk gaji aparatur gampong perbulannya sebesar 3,5 Milyar, jadi untuk melunasi hingga akhir bulan Juli ini dibutuhkan anggaran sebesar 10,5 Milyar, urainya.
“Saya berharap kepada Pj. Walikota, agar dapat menunda dulu pembayaran untuk kegiatan lainnya dan alihkan anggarannya untuk melunasi seluruh gaji yang tertunggak”, pintanya.
Dalam rapat tersebut, selain membahas persoalan hutang kepada aparatur gampong, Ramza juga berharap agar DPMG dapat berperan aktif dalam upaya mendorong dan memajukan pembangunan seluruh Gampong-gampong di Kota Banda Aceh.
Menurutnya bila seluruh gampong-gampong telah maju, maka secara keseluruhan Kota Banda Aceh ini yang merupakan pusat ibukota provinsi akan terlihat maju.
Upaya memajukan gampong, ungkap Ramza, dapat dimulai dari mendorong tumbuhnya peran BUMG yang merupakan wadah penggerak perekonomian gampong. Berikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan cara menggerakkan BUMG agar lebih produktif dalam menciptakan lapangan usaha hingga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat gampong.
“Banyak terobosan usaha yang dapat dilakukan BUMG dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing gampong”, sebutnya.
“Bila ada perhatian dan pembinaan dari pemerintah melalui DPMG ini saya yakin pihak gampong lebih terarah dalam menyusun APBG yang bersumber dari dana desa dan juga ADG” ungkapnya.
Selain itu, Ramza juga berharap agar DPMG juga melakukan pemberdayaan terhadap Tuha Pheut Gampkng dalam pembuatan Reusam gampong.
“Saat ini masih banyak sekali gampong yang belum memiliki reusam, masih banyak sekali perselisihan yang terjadi ditengah masyarakat yang tidak mampu diselesaikan ditingkat gampong akibat tidak memiliki aturan sendiri, yang akhirnya semua persoalan berujung ke kantor polisi,” tutupnya(adv)
