HN-Banda Aceh-Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Amiruddin Tjoet Hasan, melalui Kasubbag hukum, kepegawaian, umum, dinas tersebut, Sari Nurmalisa Sungkar mengatakan sebelum berakhirnya masa tenaga kontrak per 31 Desember 2018 lalu, jumlah keseluruhan pegawai kontrak Disbudpar Aceh sebanyak 114 orang, termasuk yang ditempatkan di Museum Tsunami Aceh, dan lapangan Golf.
Hal tersebut disampaikannya, pada habanusantara.com, beberapa hari lalu diruang kerjanya, menindaklanjuti surat Gubernur Aceh, non aktif Irwandi Yusuf, Nomor 814/19391, tanggal 29 Juni 2018, tentang Larangan menambah/pengangkatan tenaga kontrak dan perintah rasionalisasi/pengurangan tenaga kontrak atau sejenisnya.
“Terakhir kita menerima pegawai kontrak Mei 2018, untuk ditempatkan di Museum Tsunami, dan lapangan Golf,” jelasnya
Sebab Museum Tsunami masuk dalam tanggungan Disbudpar Aceh. Jadi semua dari kementerian SSDM harus kita teruskan,” kata Sari Nurmalisa Sungkar.
“Kita terbitkan SK kontraknya dipertengahan tahun hingga berakhir masa kontrak per 31 Desember 2018,” katanya.
Pada apel beberapa waktu lalu, kepala dinas telah menyosialisasikan kepada seluruh tenaga kontrak mengingat masa kerja mereka telah berakhir.
“Mau tidak masuk tidak masalah karena tidak ada ikatan,” jelasnya
Dan sekarang ini telah dilakukan evaluasi serta seleksi oleh tim yang terdiri dari unsur akademisi 3 orang, lembaga profesi 1 orang dan 1 orangnya lagi dari unsur pemerintahan, yakni BKPP Aceh.
Nantinya, hasil dari tim seleksi tersebut menjadi dasar apakah seseorang tersebut bisa di SK kan kembali atau tidak.
Intinya, berapa orang yang akan dikontrakan kembali itu belum bisa dipastikan, disesuaikan dengan anggaran DIPA, dan tidak melebihi anggaran tahun 2018.
“Kita pastikan dibawah anggaran tahun 2018,” ungkapnya.
Pihaknya juga telah memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang masa kontraknya berakhir Desember 2018 lalu, untuk mengikuti seleksi,” katanya.
Dengan catatan mereka harus bisa menerima hasil evaluasi tersebut. Kalau memang tidak bersesuaian dengan skil dan alokasinya siap untuk tidak dilanjutkan.
“Kita sudah ajukan semuanya berdasarkan evaluasi kinerja sesuai data yang ada, dan telah mendapatkan arahan dari asisten III pemerintahan Aceh, serta berkoordinasi dengan BKA untuk selanjutnya dilakukan seleksi oleh tim ahli, yakni interview, skil, karakter dan eksistensi mereka dalam bekerja, serta ujian tertulis secara serentak.(pri/hen)
