Habanusantara.net – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membahas rancangan qanun tentang Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) yang mengatur standar pembelajaran keagamaan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal di Aceh.
Rancangan qanun tersebut memuat ketentuan mengenai materi pembelajaran, standar kompetensi baca tulis Al-Qur’an, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga kewajiban satuan pendidikan memasukkan pembelajaran fardhu ain dan BTQ ke dalam kurikulum.
Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRA, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan dibuka oleh Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Irfansyah, mewakili Ketua DPRA Zulfadhli.
Irfansyah mengatakan, penguatan pendidikan keislaman merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk generasi Aceh yang beriman, bertakwa, berilmu, serta berakhlak mulia.
Menurutnya, pembelajaran fardhu ain dan kemampuan membaca serta menulis Al-Qur’an perlu memiliki landasan hukum yang komprehensif agar pelaksanaannya tidak hanya menjadi program sektoral, tetapi terintegrasi dalam sistem pendidikan Aceh.
Dalam rancangan tersebut, terdapat lima aspek utama yang menjadi perhatian, yakni pengaturan materi fardhu ain yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak; standar kompetensi minimal BTQ; peningkatan kualitas serta sertifikasi tenaga pendidik; koordinasi antarlembaga; dan dukungan pembiayaan yang turut memperhatikan hak peserta didik berkebutuhan khusus.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Jamal, menjelaskan rancangan qanun tersebut terdiri atas 16 bab dan 54 pasal. Regulasi itu dirancang untuk mengatur pelaksanaan pembelajaran fardhu ain dan BTQ secara berjenjang, berkelanjutan, dan terukur.
Salah satu ketentuan yang diusulkan adalah kewajiban setiap satuan pendidikan memasukkan pembelajaran fardhu ain dan BTQ ke dalam kurikulum, perencanaan pembelajaran, serta penjaminan mutu internal. Sekolah juga diwajibkan menyediakan pembinaan atau program remedial bagi peserta didik yang belum mencapai standar kompetensi minimal.
“Misalnya, siswa yang menamatkan sekolah dasar diharapkan memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an dan hafalan tertentu,” katanya.
Namun, target tersebut masih perlu dirumuskan lebih lanjut melalui aturan pelaksanaan, seperti peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota.
Ia berharap qanun tersebut dapat memperkuat pemahaman agama generasi muda, sehingga peserta didik tidak hanya mampu membaca Al-Qur’an, tetapi juga memahami dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
Ilmiza juga meminta dukungan berbagai pihak agar rancangan qanun tersebut dapat dibahas dan diterapkan sesuai tujuan. Menurutnya, masukan peserta RDPU akan dibahas bersama tim asistensi gubernur dan tenaga ahli untuk menyempurnakan substansi rancangan.[Fira]
