Habanusantara.net – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga kuat korban meninggal dunia dalam insiden kekerasan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, terkena proyektil.
Dugaan tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (9/11/2026). Kesimpulan sementara itu didasarkan pada informasi medis dari rumah sakit dan bekas luka yang ditemukan pada tubuh korban.
“Kalau dari bekas luka yang ada di badan korban yang meninggal dunia, tentu saya kira bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil,” kata Anis.
Meski demikian, Anis menegaskan hingga hari keenam setelah kejadian belum dilakukan autopsi terhadap jenazah korban. Menurutnya, autopsi penting untuk memastikan penyebab kematian dan memperjelas fakta medis dalam peristiwa tersebut.
Insiden itu terjadi pada Rabu (4/11/2026), ketika warga menggelar kenduri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut diduga dipicu ketegangan terkait pengibaran bendera Bulan Bintang. Satu warga sipil meninggal dunia, sementara belasan lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Komnas HAM mulai melakukan pemantauan lapangan sejak Jumat (6/11/2026), atau tiga hari setelah kejadian. Selama proses tersebut, tim bertemu dengan warga, korban, Bupati Pidie, unsur kecamatan, kepolisian, kejaksaan, serta pihak rumah sakit.
Dari hasil pemantauan sementara, Komnas HAM memastikan insiden tersebut benar terjadi dan menimbulkan korban jiwa serta sejumlah warga terluka. Namun, Anis belum merinci jumlah korban luka maupun dugaan tindakan pemukulan yang terjadi dalam peristiwa itu.
Komnas HAM mendorong aparat penegak hukum mengusut kejadian tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme peradilan pidana. Anis menegaskan hak korban dan keluarga untuk memperoleh keadilan harus dipenuhi sesuai jaminan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Komnas HAM juga menyatakan akan segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan memastikan peristiwa serupa tidak terulang. Selain penegakan hukum, lembaga tersebut mendorong pemulihan bagi para korban, termasuk pemulihan trauma warga yang terdampak.[Fira]
