habanusantara.net – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengibarkan bendera putih dalam aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap proses penanganan bencana ekologis di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra yang dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan masyarakat terdampak.
Puluhan massa yang tergabung dalam koalisi membawa bendera putih sebagai simbol kekecewaan atas kondisi pemulihan yang masih berjalan lambat, meski bencana telah berlangsung hampir sembilan bulan.
Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Ahmad Maulidin, mengatakan pengibaran bendera putih menggambarkan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi pascabencana.
“Pengibaran bendera putih ini merupakan simbol bahwa penanganan bencana ekologis Aceh-Sumatra belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Ahmad.
Ia menyebut sejumlah persoalan masih dihadapi warga, mulai dari keterbatasan akses air bersih, belum adanya kepastian hunian tetap, fasilitas pendidikan yang belum pulih, hingga kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah.
Selain itu, Ahmad menyoroti kondisi sektor ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, pemulihan lahan pertanian seperti sawah dan kebun harus menjadi perhatian karena menjadi sumber utama penghidupan warga.
“Banyak masyarakat masih menunggu pemulihan yang menyentuh kebutuhan dasar mereka. Infrastruktur rusak, sumber ekonomi belum kembali pulih, dan persoalan lingkungan masih terus terjadi,” ujarnya.
Ahmad juga menyinggung kondisi lingkungan pascabencana, termasuk sungai yang masih mengalami pendangkalan serta banjir yang kembali terjadi di beberapa daerah. Ia meminta pemerintah memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara menyeluruh dengan kebijakan yang jelas dan terbuka.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana juga mendesak pemerintah menetapkan bencana di Aceh sebagai bencana nasional. Menurut mereka, status tersebut diperlukan untuk memperkuat penanganan dan mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
“Kami meminta pemerintah segera menetapkan bencana Aceh sebagai bencana nasional agar penanganannya bisa lebih maksimal dan masyarakat mendapatkan kepastian pemulihan,” kata Ahmad.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses rehabilitasi pascabencana serta menyuarakan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
“Kami akan terus mengawal pemulihan bencana Aceh-Sumatra dan memastikan suara masyarakat korban tetap didengar dalam setiap proses penanganan,” pungkas Ahmad.[Fira]
