Habanusantara.net – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kecamatan Tanah Jambo Aye menggelar Reses II Tahun 2026 di Aula K3S Tanah Jambo Aye, Kota Panton Labu, Sabtu (14/2/2026). Dalam forum tersebut, pemulihan infrastruktur sekolah terdampak banjir menjadi sorotan utama.
Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Sosialisasi yang Kokoh, Saling Membahu, Saling Membenah demi Terwujudnya Aceh Utara” itu bertujuan menyerap langsung aspirasi masyarakat, khususnya kalangan pendidikan di Kecamatan Tanah Jambo Aye.
Reses dipandu Ketua K3S Tanah Jambo Aye, M. Yusuf, yang juga Kepala SD Negeri 10 Tanah Jambo Aye. Kegiatan dihadiri para kepala sekolah dan guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Tanah Jambo Aye.
Sejumlah anggota DPRK Aceh Utara Dapil VI turut hadir, di antaranya Ketua Komisi IV Bukhari (Fraksi Partai Aceh), Ketua Komisi V Razali (TGK Jeunib) dari Fraksi Partai Aceh, Zulkifli (Jol Panton) dari Fraksi PKS, T. Nurdin (H. Din) dari Fraksi PNA, Zulkifli (Toke Dun) dari Fraksi Partai Golkar, serta T. Otman (Ayah Ot) dari Fraksi Partai Aceh.
Dalam paparannya, Bukhari selaku Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur sekolah di Tanah Jambo Aye tahun ini belum masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Namun, pihaknya membuka peluang untuk dilakukan revisi usulan.
“Permasalahan infrastruktur sekolah dapat kembali diusulkan melalui DPRK Aceh Utara dan nantinya dimasukkan dalam program SIPD DPRK untuk diupayakan menjadi program prioritas,” ujarnya di hadapan peserta reses.
Sementara itu, Razali dari Fraksi Partai Aceh menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sejauh ini telah berupaya maksimal memperjuangkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak 8.940 orang, yang disebut sebagai jumlah terbanyak secara nasional.
“Ini merupakan capaian besar yang patut diapresiasi,” katanya.
Dalam sesi dialog, para peserta menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait rusaknya bangunan sekolah, fasilitas belajar mengajar yang tidak layak, hingga seragam siswa yang hancur akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara pada akhir 2025 lalu.
Sejumlah kepala sekolah menuturkan, pascabanjir banyak ruang kelas mengalami kerusakan berat. Perabotan sekolah hanyut atau tidak dapat digunakan kembali, bahkan perlengkapan administrasi turut terdampak. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses belajar mengajar dan berdampak pada menurunnya semangat siswa.
Selain persoalan fisik, para pendidik juga menyoroti menurunnya moralitas dan kedisiplinan anak-anak dalam beberapa waktu terakhir. Mereka berharap anggota DPRK tidak hanya menerima laporan dalam forum resmi, tetapi juga turun langsung ke sekolah untuk melihat kondisi riil di lapangan.
“Kami berharap bapak-bapak dewan dapat meluangkan waktu mengunjungi sekolah-sekolah, agar mengetahui langsung situasi dan tantangan yang kami hadapi,” ungkap salah seorang kepala sekolah.
Menanggapi hal itu, Zulkifli (Jol Panton) dari Fraksi PKS menyarankan agar seluruh usulan program pendidikan di Tanah Jambo Aye disampaikan melalui K3S untuk kemudian diteruskan ke DPRK Aceh Utara. Ia juga mendorong pihak sekolah membuat video testimoni kebutuhan sebagai bahan pendukung.
“Video tersebut selain untuk pemerintah, juga bisa menjadi bahan bagi donatur atau lembaga lain yang ingin ikut membantu,” ujarnya.
Reses berlangsung dialogis dan penuh keterbukaan. Para anggota DPRK berjanji akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan, khususnya terkait pemulihan infrastruktur pendidikan pascabencana serta penguatan pembinaan karakter generasi muda di Tanah Jambo Aye.[mnw]
