Habanusantara.net – Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Banda Aceh, Ismawardi, mengingatkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif agar pembahasan serta pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.
Menurutnya, ketepatan jadwal bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kelancaran pembangunan dan layanan publik bagi warga Banda Aceh.
“APBK adalah instrumen vital bagi jalannya pembangunan kota. Kalau terlambat disahkan, maka seluruh agenda kerja pemerintah ikut tersendat. Karena itu saya mengajak Pemerintah Kota dan DPRK untuk bekerja lebih cepat, efektif, dan saling mendukung,” ujar Ismawardi, Minggu 23 November 2025.
Ia menegaskan, Banmus DPRK Banda Aceh telah mengatur jadwal pembahasan secara jelas, dan seluruh alat kelengkapan dewan telah diminta untuk bekerja sesuai tahapan.
Sejalan dengan itu, Ismawardi mendorong eksekutif menghadirkan dokumen perencanaan dan penganggaran secara lengkap agar proses pembahasan berjalan tanpa hambatan teknis.
“Kolaborasi itu kuncinya. Eksekutif harus menyiapkan dokumen tepat waktu dan legislatif harus memastikan proses pembahasan berjalan efektif. Kita ingin APBK 2026 bisa ditetapkan sesuai jadwal demi kepentingan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Ismawardi menilai percepatan pengesahan APBK menjadi bagian dari upaya memastikan Banda Aceh tetap berada di jalur pembangunan yang stabil.
Ia menyebut, mulai dari pendidikan, kesehatan, penataan kota, hingga penguatan ekonomi masyarakat, semuanya bergantung pada kepastian anggaran.
“Masyarakat menunggu layanan dan program. Jangan sampai keterlambatan administrasi membuat pembangunan terlambat. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk memastikan kota ini bergerak maju,” ujarnya.
Ismawardi juga mendorong agar pembahasan APBK 2026 mengedepankan transparansi dan prioritas kebutuhan publik.
Ia berharap setiap program yang dimasukkan benar-benar berdasarkan urgensi, bukan sekadar formalitas memasukkan kegiatan tahunan.
“Mari kita jadikan proses penganggaran sebagai momentum memperkuat sinergi. Kolaborasi eksekutif–legislatif sangat menentukan arah pembangunan Banda Aceh ke depan,” tutupnya.[]
