Habanusantara.net – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tengah mengambil langkah serius untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan dan infrastruktur yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat dan perkembangan daerah. Pada Rabu (16/4/2025), Bupati Aceh Barat Tarmizi SP bersama Wakil Bupati Said Fadheil dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kurdi melakukan presentasi proposal pembangunan sejumlah proyek strategis ke Direktorat Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Proposal yang diajukan mencakup pembangunan breakwater jetty, kolam retensi, serta penguatan tebing di beberapa sungai utama di wilayah Aceh Barat, yaitu Sungai Krueng Meureubo, Krueng Woyla, dan Krueng Bubon. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi bencana banjir, perlindungan kawasan pesisir, dan peningkatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Tujuan Pembangunan Breakwater dan Kolam Retensi
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Barat Tarmizi SP menjelaskan bahwa pembangunan breakwater jetty memiliki peran vital dalam melindungi pelabuhan dan kawasan pesisir dari dampak gelombang laut yang cukup besar. Selain itu, keberadaan breakwater diharapkan mampu menyediakan fasilitas yang memadai bagi kapal-kapal untuk berlabuh dengan aman, sehingga aktivitas ekonomi kelautan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
“Pembangunan breakwater ini juga bertujuan mencegah banjir yang kerap melanda wilayah pesisir dan memberikan manfaat dalam hal perlindungan pesisir, pengelolaan air, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Kurdi selaku Kadis PUPR Aceh Barat yang turut mendampingi bupati dalam presentasi.
Selain breakwater, pembangunan kolam retensi menjadi bagian penting dalam rencana pengendalian banjir di kawasan perkotaan Meulaboh. Berdasarkan hasil studi topografi, elevasi daratan di kota ini relatif hampir sama dengan permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan daerah perkotaan menjadi sangat rentan terhadap banjir rob, terutama saat curah hujan tinggi terjadi bersamaan dengan pasang air laut.
“Banjir rob dan genangan akibat curah hujan tinggi memang menjadi masalah serius di Meulaboh. Kolam retensi ini akan berfungsi menampung kelebihan air sehingga bisa mengurangi risiko banjir dan mengurangi dampak negatif bagi aktivitas warga,” tambah Kurdi.
Rincian Anggaran dan Spesifikasi Teknis
Dalam proposal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajukan anggaran total sebesar Rp 46,76 miliar untuk pembangunan kolam retensi dan breakwater jetty. Detailnya, pembangunan breakwater jetty akan menggunakan kombinasi tetrapod atau batu gajah dan geotextile sepanjang 450 meter dengan nilai proyek mencapai Rp 36 miliar.
Selain itu, ada kebutuhan biaya untuk perencanaan Detail Engineering Design (DED) bendung dan jetty sebesar Rp 1,74 miliar, pengawasan teknis Rp 1,3 miliar, serta pengelolaan teknis sekitar Rp 200 juta. Untuk pembangunan bendung spillway dan perlengkapan terkait menggunakan beton bertulang dengan pondasi bore pile sepanjang lebih dari 40 meter, dianggarkan senilai Rp 7,5 miliar.
“Semua komponen ini sudah dipersiapkan secara matang dengan mengacu pada standar teknis agar pembangunan dapat berlangsung optimal dan berkelanjutan,” ujar Kurdi.
Penguatan Tebing Sungai untuk Cegah Longsor
Selain pembangunan breakwater dan kolam retensi, Pemkab Aceh Barat juga mengajukan rencana penguatan tebing sungai di beberapa titik prioritas. Sungai Krueng Woyla, Krueng Meureubo, dan Krueng Bubon memiliki arus yang sangat deras sehingga berpotensi menyebabkan erosi dan longsor tebing sungai yang membahayakan pemukiman serta infrastruktur di sekitarnya.
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat menyampaikan bahwa kondisi sarana dan prasarana penanggulangan longsor dan pengamanan tebing sungai selama ini masih sangat terbatas dan mengalami kesulitan dalam pengembangannya.
“Kami berharap dengan adanya pembangunan pengamanan tebing sungai ini, risiko longsor dapat ditekan seminimal mungkin. Ini sangat penting untuk menjaga fungsi kawasan di sekitar sungai agar tetap aman dan mendukung aktivitas masyarakat,” ujar Kurdi.
Harapan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Dengan adanya dukungan dari Kementerian PU dan terealisasinya pembangunan proyek-proyek tersebut, Pemkab Aceh Barat optimistis bahwa masalah banjir, erosi tebing, dan ancaman gelombang laut besar di kawasan pesisir akan dapat diatasi dengan baik. Dampak positifnya tidak hanya dari sisi perlindungan lingkungan dan keselamatan warga, tetapi juga dari sisi peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi lokal, terutama sektor perikanan dan pelabuhan.
Bupati Tarmizi SP menegaskan, “Kami ingin Aceh Barat menjadi wilayah yang tidak hanya aman dari ancaman banjir dan longsor, tapi juga mampu berkembang dengan infrastruktur yang memadai demi kesejahteraan masyarakat.”
Rencana pembangunan ini menjadi salah satu bukti komitmen Pemerintah Aceh Barat dalam mewujudkan daerah yang tangguh menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Proyek ini juga diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan sumber daya air dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah lain di Aceh dan Indonesia secara umum.
