Habanusantara.net– Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendesak Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Malik Mahmud Al‑Haytar turun langsung melobi pemerintah pusat agar draft revisi Undang‑Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) segera diserahkan dan dibahas DPR RI pada masa persidangan II tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama unsur Pemerintah Aceh sebagai upaya mempercepat perpanjangan dana otonomi khusus dan penegasan kewenangan Aceh sebelum tenggat 2027, di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat (9/5/2025).
“Saat ini teman-teman di DPR RI sedang memasuki masa persidangan II, karena itu draft revisi UUPA harus segera kita serahkan agar bisa segera dibahas. Karena target kita, revisi UUPA harus disahkan tahun ini,” ujar Wagub.
“Meski pembahasan dan pengesahan UUPA merupakan ranah teman-teman di DPR RI, namun seluruh unsur di Pemerintahan Aceh harus turut mengawal proses pembahasan dimana. Pemerintah Aceh tentu selalu berkomitmen menjaga dan mengawal proses pembahasan, demi Aceh, demi seluruh masyarakat Aceh,” sambung Wagub.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Aceh bersama DPRA fokus membahas draft revisi UUPA, terutama terkait penambahan dan perpanjangan dana Otonomi Khusus dan penegasan sejumlah kewenangan Aceh lainnya.
