Haba Nusantara.net– Plt Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, menegaskan bahwa implementasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran akan menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan oleh Diwarsyah saat membuka Lokakarya Penyelarasan Kebijakan Fiskal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Regional dan KUA-PPAS bagi Pemerintah Aceh serta kabupaten/kota se-Aceh, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu (30/10/2024).
Menurut Diwarsyah, penyelarasan antara kebijakan fiskal nasional dan daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. “Lokakarya ini sangat penting untuk memastikan keselarasan KUA-PPAS dengan KEM-PPKF, sehingga mampu meningkatkan sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan daerah yang lebih terarah,” ujar Diwarsyah.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan ini untuk mencapai target-target makro daerah, seperti pendanaan program prioritas, pemenuhan belanja wajib, serta pengelolaan anggaran yang adaptif dengan arah kebijakan pemerintah. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal di Aceh harus berorientasi pada kepentingan publik, seperti pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengentasan kesenjangan sosial, serta peningkatan lapangan kerja.
Diwarsyah menambahkan bahwa Pemerintah Aceh diharapkan mengutamakan belanja wajib dan alokasi anggaran yang sesuai dengan target pelayanan minimal, seperti tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. “Pemerintah daerah perlu fokus pada alokasi anggaran mandatori dan target pelayanan minimal untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Diwarsyah juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan legislatif agar setiap kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan berkelanjutan. “Kerjasama erat dan pemahaman mendalam terhadap regulasi menjadi kunci agar kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara tepat dan konsisten,” tegasnya.
Mendukung hal tersebut, Theodore Weohau, Direktur Implementasi Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), menyatakan bahwa program SKALA merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah. Program ini berlangsung di beberapa provinsi, termasuk Aceh, dan akan berjalan hingga tahun 2030.
Program SKALA, yang diinisiasi oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, diharapkan dapat memperkuat efektivitas kebijakan dan mempercepat penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
