Habanusantara.net – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin, kembali mengikuti sesi evaluasi kinerja penjabat kepala daerah di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, Jakarta, pada Rabu, 17 Januari 2024.
Pada kesempatan tersebut, Amiruddin memaparkan capaian kinerja triwulan kedua kepemimpinannya (Oktober-Desember 2023) di hadapan tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Dalam evaluasi tersebut, Amiruddin menyampaikan capaian kinerja di 10 aspek/indikator prioritas, seperti kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan penanganan pengangguran.
“Triwulan ini merupakan masa yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan peluang untuk kemajuan dan perbaikan. Kami telah bersama-sama bekerja keras dalam menghadapi berbagai dinamika yang mewarnai kehidupan masyarakat Banda Aceh,” ujarnya.
Pada aspek inflasi, Amiruddin menjelaskan bahwa langkah-langkah strategis telah diambil untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. “Pada Desember 2023, angka inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 1,5 persen year on year (yoy).”
Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Dalam hal BUMD, Amiruddin menyampaikan bahwa tidak ada BUMD yang dikategorikan sebagai tidak sehat di Banda Aceh.
“Sebaliknya, Banda Aceh memiliki dua BUMD yang berkinerja sangat baik, yaitu Perusahaan Air Minum (Perumdam) Tirta Daroy dan Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muammalah.”
Terkait perizinan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penanganan perizinan di Banda Aceh.
“Sebanyak 1.057 izin telah berhasil diterbitkan, dan kami juga berhasil menyelesaikan 10.491 perizinan pada 2023.
Ini merupakan pencapaian luar biasa yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan perizinan di Banda Aceh.”
Amiruddin juga menetapkan tiga kegiatan unggulan yang memprioritaskan percepatan pelayanan administrasi kependudukan, yaitu Sistem Informasi Data Pengantin (SIDATIN), Sidang Keliling bersama Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi (Pelita Hati).
Sebagai penutup, Pj Wali Kota Amiruddin menyampaikan komitmen untuk terus bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Evaluasi ini menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan langkah-langkah strategis ke depan,” ujarnya.
Pemaparan kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh mendapat apresiasi dari tim evaluator, terutama terkait kinerja keuangan dan LPJ yang hampir sempurna. Inspektorat Jenderal Kemendagri mengapresiasi kinerja keuangan Pemko Banda Aceh, baik mandatory spending maupun realisasi belanja.
Evaluasi juga mencakup indikator prioritas, kegiatan unggulan, pengelolaan TPA, reformasi birokrasi, dan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK-RI. Apresiasi diberikan karena LPJ Pj Wali Kota Banda Aceh untuk triwulan kedua dinilai sangat baik dengan mencapai 96,2.[Is]
