Ketua DPRK Aceh Barat Dorong Pendidikan Politik Perempuan, Targetkan Penguatan Kepemimpinan hingga Gampong

Redaksi4
A-AA+A++

Habanusantara.net – Ketua DPRK Aceh Barat, Hj. Siti Ramazan, mendorong penguatan program pendidikan politik bagi perempuan guna meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Siti Ramazan saat melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Meutia Juliana, S.STP., M.Si., beserta jajaran di kantor DP3A Aceh, Jalan Tgk. Batee Timoh Nomor 2, Jeulingke, Banda Aceh, Kamis (15/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Siti Ramazan yang akrab disapa Dekti turut didampingi Sekretaris DPRK Aceh Barat, Fitriana, S.E.

Dekti mengatakan, pendidikan politik bagi perempuan penting untuk membangun kepercayaan diri agar mereka lebih berani menyampaikan aspirasi, terlibat dalam musyawarah gampong, serta mengambil peran kepemimpinan di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan ruang, kesempatan, dan pembekalan yang memadai agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai proses pembangunan.

“Kami berharap program pendidikan politik perempuan dapat menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan program tahun 2027. Perempuan perlu diberikan ruang, kesempatan, dan pembekalan agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, termasuk di tingkat gampong,” ujar Siti Ramazan.

Ia juga berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat dapat mengembangkan program pemberdayaan perempuan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dekti menilai, program tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas, kemampuan, serta kepercayaan diri perempuan sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan instansi terkait dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Aceh Barat.

“Sinergi antara lembaga legislatif dan instansi terkait sangat diperlukan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan. Dengan dukungan program yang tepat, semakin banyak perempuan diharapkan memiliki kapasitas untuk berperan dalam pembangunan dan berpotensi menjadi pemimpin pada masa mendatang,” kata Dekti.

Ia berharap penguatan pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan dapat terus menjadi perhatian dalam penyusunan program pemerintah daerah, sehingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan semakin terbuka, mulai dari tingkat gampong hingga daerah.