Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRK Aceh Barat, Abdul Rauf, saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang utama Kantor DPRK Aceh Barat, Selasa (11/8/2026).
“Terkait rencana penggunaan dana SiLPA TA 2025 dalam rangka mewujudkan visi-misi Pemkab Aceh Barat, yaitu mewujudkan Aceh Barat maju melalui pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan syariat Islam,” kata Abdul Rauf.
Menurutnya, pemanfaatan dana tersebut perlu diarahkan secara tepat agar berbagai program dan kegiatan pemerintah dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, penggunaan anggaran juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain persoalan anggaran, Fraksi PAN turut meminta perhatian khusus pemerintah daerah terhadap pemulihan sektor pendidikan yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh Barat.
Abdul Rauf berharap Bupati Aceh Barat bersama jajarannya segera mengambil langkah untuk membantu sekolah-sekolah yang terdampak, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
“Dalam rangka percepatan pemulihan pendidikan yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh Barat, Fraksi PAN mengharapkan agar bupati beserta jajarannya untuk dapat memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang terdampak bencana tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemenuhan berbagai kebutuhan pendidikan tersebut penting agar kegiatan belajar mengajar di sekolah terdampak dapat kembali berlangsung sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, Fraksi PAN juga mengingatkan Pemkab Aceh Barat mengenai struktur pendapatan daerah dalam perubahan APBK Tahun Anggaran 2026.
Abdul Rauf menilai besarnya porsi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa ketergantungan Pemkab Aceh Barat terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Karena itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui penggalian potensi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Melihat komposisi dana transfer masih sangat mendominasi struktur perubahan APBK tahun 2026 atau dengan kata lain Pemkab masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat. Fraksi PAN perlu mengingatkan pihak eksekutif untuk terus melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan kinerja BUMD,” pungkas Abdul Rauf.
