Habanusantara.net — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah kabupaten/kota lebih aktif berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Permintaan itu disampaikan Dek Fadh dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang digelar secara virtual dari Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Dek Fadh, pemerintah daerah perlu segera menyampaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan kepada balai teknis agar penanganan dapat diarahkan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami harap kabupaten/kota terus komunikasi dengan BWS dan BPJN, agar masalah yang ada bisa diselesaikan di bawah,” kata Dek Fadh.
Ia menyebut kerusakan yang dihadapi sejumlah daerah relatif serupa, mulai dari sawah, jaringan irigasi, bendungan, jalan hingga jembatan. Infrastruktur tersebut dinilai mendesak dipulihkan karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan sektor pertanian.
Dek Fadh mengakui tidak seluruh kerusakan dapat ditangani pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran dan perbedaan kewenangan.
“Kami tahu pekerjaan yang dilakukan BWS dan BPJN. Akan tetapi, ada yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten yang tidak bisa dikerjakan karena tidak memiliki anggaran,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta daerah tidak sekadar menunggu intervensi pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota diminta menginventarisasi kerusakan secara aktif dan membangun komunikasi dengan balai teknis untuk menentukan langkah penanganan.
“Jangan sampai yang parah justru terlambat ditangani. Kita harus aktif dan proaktif,” tegasnya.
Salah satu kondisi yang disorot adalah kerusakan jalan dan jembatan di Sawang, Aceh Utara, yang hingga kini masih belum seluruhnya tertangani. Menurut Dek Fadh, kondisi tersebut perlu segera dikoordinasikan agar tidak terus menghambat mobilitas masyarakat.
Pemulihan jaringan irigasi juga menjadi perhatian karena kerusakan saluran dapat mengganggu distribusi air ke areal persawahan dan berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian.
Rapat tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I, BPJN Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan sejumlah instansi terkait. Pembahasan difokuskan pada pemetaan kerusakan, pembagian kewenangan serta langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
