Musim Hujan Mulai Mengintai, Pemerintah Aceh Siapkan Kesiapsiagaan Tiga Bulan

Redaksi
A-AA+A++

Habanusantara.net— Pemerintah Aceh mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi masuknya musim hujan dan ancaman bencana hidrometeorologi dalam beberapa bulan ke depan.

Langkah tersebut dibahas saat Plt Sekda Aceh Taufik, S.T., M.Si. menerima jajaran BMKG di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan cuaca sekaligus kebutuhan informasi yang dapat digunakan pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda sekaligus Koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmanyancu, menyampaikan perkembangan kondisi cuaca Aceh, termasuk potensi memasuki musim hujan.

Pemerintah Aceh sebelumnya juga telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan untuk tiga bulan ke depan. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan meningkatnya risiko bencana yang berkaitan dengan kondisi cuaca.

Taufik mengatakan informasi dari BMKG penting karena menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam meningkatkan kewaspadaan, terutama di tingkat kabupaten dan kota.

“Informasi seperti ini sangat penting, terutama bagi masyarakat. Kami juga terus memberikan informasi kesiapsiagaan kepada kabupaten/kota karena ini merupakan bagian dari tugas kita,” ujar Taufik.

Menurutnya, perkembangan cuaca dan potensi bencana perlu dipantau secara berkelanjutan. Pemerintah Aceh juga membutuhkan masukan dari lembaga terkait agar langkah kesiapsiagaan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan.

“Untuk itu, kami membutuhkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, BMKG turut memaparkan sejumlah penguatan sistem pengamatan dan kesiapsiagaan kebencanaan di Aceh.

Salah satunya melalui peresmian High Frequency (HF) Radar yang digunakan untuk mengamati tinggi gelombang, arus, angin serta potensi tsunami di Selat Sabang.

BMKG juga menyampaikan rencana pembangunan radar cuaca dan sejumlah peralatan pendukung lainnya yang masuk dalam program prioritas nasional terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2025.

Tak hanya mengandalkan perangkat pemantauan, BMKG juga merencanakan Sekolah Lapang Gabungan di lima lokasi.

Program tersebut meliputi Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), Sekolah Lapang Iklim (SLI), serta Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG).

Melalui program tersebut, pemahaman masyarakat terhadap informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami diharapkan semakin kuat.

Dengan potensi memasuki musim hujan, pemerintah dan BMKG kini memperkuat pertukaran informasi agar masyarakat dan pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi.