Habanusantara.net– Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Demokrat, H. Januar Hasan, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh tidak mengabaikan hasil perencanaan pembangunan yang disusun di tingkat gampong. Menurutnya, berbagai usulan yang lahir dari masyarakat harus menjadi bagian dari program pembangunan kota agar benar-benar memberi manfaat bagi warga.
Hal itu disampaikan Januar Hasan saat menghadiri kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Jawa yang berlangsung di Balai Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Minggu (12/4/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Abi Januar itu, RPJM gampong bukan sekadar dokumen administrasi yang disusun untuk memenuhi kewajiban pemerintah desa. Dokumen tersebut lahir dari proses musyawarah yang melibatkan masyarakat, sehingga berisi berbagai kebutuhan riil yang dirasakan langsung oleh warga.
Karena itu, ia berharap hasil pembahasan di tingkat gampong tidak berhenti begitu saja setelah dokumen selesai disusun. Pemerintah kota, kata dia, perlu menjadikan berbagai usulan tersebut sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
“RPJM gampong tidak boleh hanya menjadi dokumen formal. Harus menjadi dasar nyata pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan publik. Karena itu, pemerintah kota perlu mengintegrasikan hasil-hasil perencanaan gampong dalam kebijakan dan program kota,” kata Januar Hasan.
Ia menilai, pembangunan akan lebih tepat sasaran apabila dimulai dari kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. Sebab, warga gampong lebih memahami persoalan yang mereka hadapi setiap hari, mulai dari kondisi infrastruktur lingkungan, drainase, fasilitas umum, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, apabila seluruh usulan yang telah dibahas melalui musyawarah gampong mendapat perhatian pemerintah kota, maka pembangunan tidak hanya berjalan berdasarkan program dari atas, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Kalau yang dibangun memang sesuai kebutuhan warga, tentu manfaatnya akan lebih terasa. Karena itu saya berharap hasil musyawarah di gampong benar-benar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan kota,” ujarnya.
Januar mengatakan, selama ini forum musyawarah di tingkat gampong telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Mulai dari tokoh masyarakat, perangkat gampong, kepala dusun, hingga unsur Tuha Peut dilibatkan dalam proses penyusunan program pembangunan.
Menurutnya, pola seperti itu perlu dipertahankan karena menjadi salah satu bentuk pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Keuchik Gampong Jawa, Musrifun, unsur Tuha Peut, para kepala dusun, tokoh masyarakat, serta perangkat gampong lainnya. Kehadiran berbagai elemen masyarakat itu membuat proses penyusunan RPJM berlangsung dengan diskusi yang membahas berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan gampong.
Sementara itu, Keuchik Gampong Jawa, Musrifun, mengatakan penyusunan RPJM dilakukan melalui musyawarah bersama masyarakat agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, setiap usulan yang disampaikan warga menjadi bahan pembahasan sebelum nantinya dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan gampong.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam penyusunan RPJM ini. Kami berharap hasilnya dapat menjadi dasar pembangunan yang terarah dan juga mendapat dukungan dari pemerintah kota,” kata Musrifun.
Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah gampong dan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merealisasikan berbagai program yang telah dirumuskan bersama masyarakat. Sebab tidak semua kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui anggaran gampong, sehingga dukungan dari pemerintah kota menjadi hal yang sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, Januar Hasan menilai pembangunan yang berangkat dari aspirasi masyarakat akan menciptakan rasa memiliki terhadap setiap program yang dijalankan pemerintah. Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut terlibat sejak proses perencanaan.
Menurutnya, pendekatan seperti ini akan membuat pembangunan berjalan lebih efektif karena setiap program yang dilaksanakan memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah gampong dan Pemerintah Kota Banda Aceh terus diperkuat, sehingga berbagai usulan yang telah dirumuskan melalui RPJM tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[***]
