Habanusantara.net – Politisi Partai Demokrat, Aiyub Bukhari, menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses yang digelar di Hotel Langkawi, Jalan Syiah Kuala, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Sabtu (14/2/2026).
Pertemuan yang dihadiri perwakilan gampong se-Kecamatan Kuta Alam itu berlangsung dialogis. Warga secara terbuka menyampaikan beragam persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari layanan air bersih hingga infrastruktur lingkungan.
Baca juga : Sampah Tak Terangkut Tepat Waktu, DPRK Ingatkan DLHK3 Jangan Lalai
Keluhan paling banyak disuarakan terkait belum optimalnya pelayanan PDAM. Sejumlah warga mengaku distribusi air belum lancar dan kualitas layanan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kondisi jalan di beberapa gampong juga disebut membutuhkan perbaikan segera karena berlubang dan rawan membahayakan pengguna jalan.
Tak hanya itu, minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU) turut menjadi sorotan. Warga menilai penerangan yang kurang memadai berdampak pada rasa aman, terutama pada malam hari ketika aktivitas masyarakat masih berlangsung.
“Kalau malam cukup gelap di beberapa titik. Ini tentu berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan warga,” ungkap salah satu perwakilan masyarakat dalam forum tersebut.
Di sektor ekonomi, masyarakat juga meminta perhatian serius terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan berupa pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga perluasan pemasaran dinilai sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat gampong.
Selain isu infrastruktur dan ekonomi, aspirasi lain yang mengemuka meliputi penguatan penegakan syariat Islam yang humanis dan berkeadilan, peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas, serta optimalisasi pelayanan administrasi di kantor camat agar lebih cepat, transparan, dan responsif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Aiyub Bukhari menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui jalur resmi di DPRK serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Reses ini merupakan kewajiban kami sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Semua yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan agar bisa masuk dalam program prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, perbaikan jalan, dan penerangan umum harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehari-hari.[***]
