Habanusantara.net – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menghadiri audiensi Pengurus Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, di ruang kerja Wamendagri, Rabu (18/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JKPI ke-XII yang akan digelar di Ternate pada 24–28 Agustus 2026. Selain itu, audiensi juga membahas penguatan perlindungan dan revitalisasi kawasan cagar budaya di berbagai kota pusaka di Indonesia.
Turut hadir dalam pertemuan itu Direktur Eksekutif JKPI Dr. Cand. Asfarinal, M.Si, Dewan Pakar JKPI, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Semarang.
Dalam laporannya, Asfarinal menyampaikan perkembangan organisasi sekaligus kesiapan teknis Rakernas di Ternate. Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam merawat serta merevitalisasi kawasan cagar budaya, termasuk yang terdampak bencana.
“Selama ini status cagar budaya sering kali hanya sebatas administratif. Kita perlu penguatan nyata agar warisan ini benar-benar terlindungi dan tangguh terhadap bencana,” ujarnya.
JKPI juga mendorong penguatan kolaborasi budaya dengan Malaysia terkait warisan songket agar dapat diakui sebagai kepemilikan bersama. Langkah ini dinilai strategis sebagai bentuk diplomasi budaya, mengingat kuatnya tradisi songket di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Aceh yang memiliki kekayaan motif dan nilai historis tinggi.
Selain itu, dalam upaya menghidupkan kawasan heritage, JKPI merencanakan kegiatan “Nusaraya Run” yang akan digelar di sejumlah kota pusaka. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menggerakkan partisipasi publik sekaligus mempromosikan ruang-ruang bersejarah melalui pendekatan kreatif.
Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, menyampaikan bahwa pihaknya telah mematangkan berbagai agenda Rakernas dengan tema “Ternate Episentrum Rempah Dunia.” Konsep aglomerasi warisan budaya menjadi salah satu fokus untuk memperkuat kerja sama antaranggota JKPI.
Ia juga menyoroti persoalan kerusakan sejumlah cagar budaya serta aset bersejarah yang masih berada di bawah penguasaan instansi vertikal. Menurutnya, diperlukan sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah agar aset tersebut dapat diselamatkan dan dimanfaatkan secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian Dalam Negeri terhadap penguatan kota-kota pusaka. Ia menegaskan bahwa Banda Aceh terus aktif mempromosikan kawasan heritage melalui berbagai event, termasuk kegiatan lari maraton di area bersejarah.
Illiza berharap Wakil Menteri Dalam Negeri dapat hadir langsung pada Rakernas JKPI di Ternate. Ia menilai konsep aglomerasi warisan budaya sangat relevan untuk menghubungkan potensi antar daerah.
“Seperti kopi Aceh yang bisa hadir di berbagai daerah di Indonesia, demikian pula warisan budaya daerah lain dapat saling terhubung dan saling menguatkan,” ujarnya.
Terkait perlindungan cagar budaya, Illiza menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat dan adaptif terhadap risiko bencana, sehingga perlindungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga implementatif di lapangan. Ia juga berharap dukungan Kemendagri dapat memperkuat jejaring JKPI, termasuk dalam membangun koneksi internasional.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bima Arya menyampaikan gagasan untuk mendorong piloting di beberapa kota sebagai model pengembangan ekosistem pariwisata berbasis warisan budaya. Menurutnya, tantangan yang dihadapi kota-kota pusaka cenderung berulang, sehingga diperlukan fokus dan komitmen bersama.
“Gagasan aglomerasi ini bagus, tetapi perlu konsep yang lebih matang. Kita bisa pilih kota menengah untuk kita dorong bersama sebagai model pengembangan ekosistem pariwisata berbasis heritage,” ujarnya.
Audiensi itu diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya Indonesia secara berkelanjutan, sekaligus menjadikan kota-kota pusaka sebagai pilar penting pembangunan kebudayaan nasional.[]
