Habanusantara.net – Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi corong rakyat di berbagai daerah di Indonesia, kini justru semakin kehilangan wibawanya di hadapan rakyat.
Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar yang kerap absen dalam rapat paripurna juga menjadi sorotan publik, karena dianggap sebuah fenomena yang bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Usman Lamreung, dengan tegas mengkritisi perilaku malas sejumlah wakil rakyat di Kabupaten Aceh Besar tersebut.
Menurutnya, absensi sejumlah anggota DPRK Aceh Besar yang terjadi berulang kali tidak hanya mencederai tata tertib, tetapi juga menelanjangi buruknya mentalitas politik para oknum anggota dewan itu sendiri.
“Sering absennya anggota DPRK Aceh Besar dalam sidang paripurna adalah pelanggaran serius. Kalau memang tidak punya komitmen, lebih baik mundur secara terhormat. Jangan terus menjadi beban APBK dan mempermalukan lembaga wakil rakyat,” tegas Usman, Senin (08/09/2025).
Akademisi Universitas Abulyatama itu mengungkap, uang lebih ironis lagi, para anggota dewan yang bolos itu tetap menerima gaji, tunjangan, serta fasilitas mewah dari uang rakyat, sementara rapat paripurna sering diabaikan begitu saja.
“Ini jelas makan gaji buta. Mereka bolos, tapi kantong tetap penuh. Di mana hati nurani mereka? Publik dipaksa menyaksikan drama wakil rakyat yang hanya piawai menagih hak, tetapi abai menjalankan kewajiban,” kritiknya.
Usman menegaskan bahwa pimpinan fraksi di DPRK Aceh Besar tidak boleh terus berdiam diri. Tindakan tegas harus diambil, karena pembiaran hanya akan menambah daftar panjang kemerosotan etika politik di parlemen daerah.
“DPRK bukan tempat main-main. Ini lembaga terhormat, bukan warung kopi yang bisa ditinggalkan kapan saja. Kedisiplinan adalah harga mati, dan publik berhak menuntutnya. Jika pimpinan fraksi juga diam, itu artinya mereka ikut melanggengkan budaya bolos ini,” ujarnya.
Sorotan publik terhadap lembaga legislatif kini semakin tajam. Gelombang kritik terhadap DPR dan DPRD di seluruh Indonesia terus menggema. Usman menilai, tanpa reformasi menyeluruh, parlemen hanya akan menjadi panggung elitis yang jauh dari denyut nadi rakyat.
“Jika perilaku seperti ini dibiarkan, DPRK Aceh Besar tidak lebih dari sekadar simbol kosong. Rakyat butuh wakil yang bekerja, bukan aktor politik yang sibuk mencari keuntungan pribadi,” pungkas Usman.
Editor: Redaksi
