Habanusantara.net– Wacana pembatasan dan razia kendaraan berplat luar daerah di Sumatera Utara terus menuai kecaman. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai kebijakan Gubernur Sumut Bobby Nasution itu sangat berbahaya karena berpotensi merusak keharmonisan antarwilayah dan memicu gesekan baru antara Aceh dan Sumut.
Menurut Nasir, kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak bisa diperlakukan berbeda hanya karena kode daerah. “STNK itu produk nasional, bukan produk daerah. Kalau Gubernur Bobby tidak mengakui hal ini, sama saja ia mengingkari bendera merah putih sebagai bendera negara. Kebijakan seperti ini jelas kontra harmoni,” tegasnya, Sabtu (28/9).
Baca juga : Razia Plat BL, Dewan Banda Aceh: Bobby Jangan Pancing Kericuhan Baru
Politisi PKS asal Aceh itu mengingatkan, seluruh jalan di Indonesia dibiayai dengan uang rakyat melalui APBN dan APBD. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam penggunaan jalan. “Mau plat BL, BK, atau dari manapun, semuanya sama-sama warga negara. Jangan ada razia yang justru merusak persatuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasir meminta Kapolda Sumut bersama jajarannya turun tangan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba mengganggu ketertiban umum lewat kebijakan diskriminatif tersebut. Menurutnya, kalau memang ada pelanggaran lalu lintas atau soal angkutan tertentu, sudah ada aparat penegak hukum yang berwenang. “Bukan gubernur yang bikin aturan sepihak dan membenturkan masyarakat,” tambahnya.
Baca juga : Viral, Bobby Nasution Gubernur Sumut Hentikan Truk Aceh di Medan: “Platnya Harus BK”
Ia juga mengingatkan Bobby agar lebih dewasa melihat realitas pembangunan. Sebab faktanya, infrastruktur dan roda perekonomian antardaerah saling bergantung. “Gubernur itu harus melihat persoalan secara jernih dan komprehensif, bukan parsial. Kebijakan seperti ini hanya akan membenturkan warga antarwilayah,” pungkas Nasir.[]
