![Sejumlah Kontraktor menemui Ketua DPRK Bener Meriah minta kejelasan pembayaran proyek tahun anggaran 2024 [Foto/Gona]](https://habanusantara.net/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250813-WA0209.jpg)
Habanusantara.Net – Sejumlah kontraktor (Rekanan) temui Ketua DPRK Bener Meriah untuk meminta kepastian pembayaran proyek tahun 2024 yang hingga kini belum di bayar oleh Pemerintah setempat.
Para kontraktor tersebut, berharap pemerintah segera melunasi proyek yang telah selesai di kerjakan pada tahun 2024 lalu.
“Tujuan kami menjumpai Ketua DPRK Bener Meriah untuk meminta kepastian kapan hak kami di bayar oleh Pemda, sebab sudah lebih 1 tahun pekerjaan telah selesai di kerjakan namun pemda belum melunasi pembayarannya,”kata Zecki Fikri, Rabu (13/8/2025) kepada media ini.
Apalagi, Bupati Bener Meriah, Ir Tagore Abubakar kabarnya pernah menyampaikan dihadapan anggota DPRK untuk mengambil pinjaman dari Bank untuk pembayaran proyek luncuran itu.
“Kami sangat apresiasi langkah bapak Bupati untuk mengambil langkah tersebut. Yang jelas hak kami tersebut wajib di bayarkan karena proyek itu telah selesai di kerjakan rata-rata bulan Juni 2024,”jelas Zecki.
Zecki mengaku, proyek tahun 2024 yang belum dibayarkan pemerintah akan membayarkan pada tahun 2025, namun hingga saat ini pemerintah belum membayarkan. Akibatnya mayoritas rekanan masih terlilit Utang baik kepada toko bangunan, material, dan orang lain.
Zecki juga mengaku sebelum menjumpai Ketua DPRK Bener Meriah pihaknya sudah menyampai kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Bener Meriah untuk menanyakan persoalan tersebut.
“Kami pihak rekanan dua hari yang lalu sudah menjumpai Kepala BPKPA Muhammad Junaidi, namun belum ada kepastian yang jelas kapan hak kami dilunasi justru itu hari ini kami menjumpai Ketua DPRK,”ujar Zecki.
Sementara itu, Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh mengatakan. Pihaknya dalam waktu dekat akan membahasnya dengan eksekutif.
“Dalam waktu dekat kami akan menemui Bupati dan jajarannya untuk membahas solusi pelunasan proyek 2024 yang diluncurkan pembayarannya pada tahun 2025,”kata Saleh.[]
