BITHE.co – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tengah mengupayakan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk penanganan ruas jalan provinsi di wilayahnya yang mengalami kerusakan serius. Upaya ini menjadi prioritas, mengingat pentingnya infrastruktur jalan yang aman dan nyaman demi menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Kurdi, mengungkapkan bahwa salah satu ruas jalan provinsi yang menjadi fokus perbaikan adalah jalan Meulaboh – Geumpang – Tutut. Meskipun jalan ini merupakan kewenangan Dinas PUPR Provinsi Aceh, Pemkab Aceh Barat terus mendorong percepatan rehabilitasi agar kerusakan yang ada tidak semakin parah.
“Pak Bupati terus mengupayakan agar rehabilitasi ruas jalan Meulaboh – Geumpang – Tutut bisa segera dilakukan. Kami sudah mendorong pembiayaan dari Kementerian PUPR, meskipun saat ini Dinas PUPR Provinsi Aceh juga sedang melakukan efisiensi anggaran seperti halnya di Aceh Barat,” ujar Kurdi saat ditemui pada Senin (7/7/2025).
Dalam upaya mempercepat penanganan, Bupati Aceh Barat telah mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan sementara berupa patching di sejumlah titik ruas jalan provinsi yang rusak dan berlubang. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di ruas jalan yang cukup padat tersebut.
“Patching ini menjadi solusi sementara karena kami menyadari dana yang ada masih terbatas dan tidak memungkinkan untuk perbaikan secara menyeluruh saat ini. Meski demikian, kami berharap dengan perbaikan ini titik-titik rawan kecelakaan bisa diminimalkan,” jelas Kurdi.
Namun demikian, Kurdi mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam melakukan perbaikan total pada jalan provinsi tersebut. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi pembiayaan terbaik agar proyek perbaikan bisa berjalan sesuai kebutuhan.
Berdasarkan hasil pertemuan antara Bupati Aceh Barat dengan Sekretaris Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, ruas jalan Meulaboh – Geumpang – Tutut dan Pribu – Woyla – Samatiga direncanakan untuk ditangani melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Skema ini diharapkan dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih besar untuk penanganan jalan provinsi yang sangat krusial tersebut.
“Penggunaan dana Inpres Jalan Daerah (IJD) merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan penanganan ruas jalan ini. Namun tentu saja, skema ini memerlukan proses administrasi dan dukungan anggaran yang tidak sedikit,” ungkap Kurdi.
Menurut Kurdi, estimasi kebutuhan dana untuk penanganan total ruas jalan provinsi di wilayah Aceh Barat, khususnya dua ruas yang menjadi perhatian utama, mencapai lebih kurang Rp 300 miliar. Angka tersebut diperlukan untuk pelaksanaan rehabilitasi jalan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan struktur jalan hingga peningkatan fasilitas pendukung seperti drainase.
“Anggaran sekitar Rp 300 miliar itu sudah kami hitung berdasarkan kebutuhan perbaikan secara komprehensif. Kami berharap usulan ini bisa segera mendapatkan persetujuan dan pencairan dana dari pemerintah pusat melalui program IJD,” jelasnya lebih lanjut.
Harapan besar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah agar ruas jalan provinsi yang kewenangannya berada di bawah Dinas PUPR Provinsi Aceh bisa segera ditangani dengan dana yang memadai melalui IJD. Dengan demikian, kualitas jalan di Aceh Barat dapat meningkat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami terus berkoordinasi dan mendorong agar usulan kami dapat diproses cepat. Jalan yang baik dan aman bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat tapi juga menjadi faktor penentu kemajuan pembangunan daerah,” ujar Kurdi menutup perbincangan.
Kerusakan pada ruas jalan provinsi di Aceh Barat selama ini cukup menghambat mobilitas warga dan distribusi barang, terutama di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Kondisi ini membuat pemerintah daerah sangat bertekad untuk memperbaiki infrastruktur jalan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Melalui upaya perbaikan jalan ini, Pemkab Aceh Barat berharap dapat menciptakan konektivitas yang lebih baik antarwilayah, mempercepat akses layanan publik, serta meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat buruknya kondisi jalan.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan kementerian terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat jalan, Aceh Barat optimistis akan memiliki ruas jalan provinsi yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.
