Habanusantara.net– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meninjau langsung pelayanan kesehatan di Puskesmas Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kamis (8/5/2025). Kunjungan ini untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan maksimal sekaligus mendorong peningkatan status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, didampingi anggota Komisi IV M. Iqbal dan Mehran Gara. Kehadiran mereka disambut Kepala Puskesmas Kopelma Darussalam, Mariani, beserta jajaran.
“Kita hadir untuk melihat langsung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sekaligus mendorong agar Puskesmas ini bisa naik status menjadi BLUD. Ini penting agar pelayanan kesehatan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Farid Nyak Umar di lokasi.
Farid menegaskan, penerapan BLUD di Puskesmas sudah sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Dengan status BLUD, Puskesmas akan memiliki keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, pengembangan program, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Kalau statusnya BLUD, bisa lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan. Bahkan bisa membuka layanan rawat inap agar masyarakat yang butuh perawatan tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit,” ujarnya.
Komisi IV DPRK juga menyoroti perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung agar Puskesmas Kopelma benar-benar siap menjalankan status BLUD. Farid meminta Dinas Kesehatan untuk memperhatikan aspek ini secara serius.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRK, Mehran Gara, mengapresiasi pelayanan yang sudah berjalan cukup baik di Puskesmas Kopelma. Ia mendorong jajaran puskesmas untuk terus meningkatkan responsivitas dan kualitas pelayanan, terutama kepada warga yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis.
“Kami lihat pelayanan sudah baik, tapi jangan cepat puas. Harus terus ditingkatkan, apalagi bagi pasien yang memanfaatkan BPJS atau layanan gratis lainnya,” ujar Mehran.
Mehran juga meminta agar Dinas Kesehatan melengkapi tenaga-tenaga penting seperti petugas rekam medik dan pengelola administrasi keuangan agar operasional Puskesmas berjalan lancar.
Tak hanya soal pelayanan, anggota Komisi IV lainnya, M. Iqbal, menyoroti persoalan status lahan Puskesmas Kopelma yang masih berdiri di atas tanah milik Universitas Syiah Kuala (USK). Ia mendesak agar Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan pihak USK untuk kepastian kelanjutan penggunaan lahan tersebut.
“Harus ada komunikasi yang baik dengan pihak USK, sampai Pemko bisa menyediakan lahan baru untuk pembangunan Puskesmas permanen milik sendiri,” tegas Iqbal.
Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Puskesmas Kopelma Darussalam, Mariani, mengaku sangat berterima kasih atas perhatian dari DPRK Banda Aceh. Ia mengatakan pihaknya terus berbenah, baik dalam peningkatan kualitas SDM maupun sarana pendukung, agar kelak bisa menyandang status BLUD.
“Kami berharap dukungan dari semua pihak agar ke depan bisa memiliki gedung baru dan status BLUD sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi,” ucap Mariani.
Komisi IV DPRK Banda Aceh berkomitmen terus mengawal upaya peningkatan layanan kesehatan di Banda Aceh agar masyarakat bisa merasakan manfaat secara langsung dan merata.[***]
