Haba Nusantara.net, Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh agar menjalankan setiap kebijakan penertiban secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan, tidak boleh ada perlakuan khusus atau negosiasi dalam menegakkan aturan, baik terhadap pegawai, pelaku usaha, maupun masyarakat umum.
“Kalau memang ingin menata kota, ya harus tegas dan konsisten. Jangan ada negosiasi, jangan pilih kasih. Semua pelanggar aturan harus ditertibkan. Kita ingin melihat Banda Aceh tertib sesuai aturan yang berlaku,” kata Ismawardi, Selasa (30/4/2025).
Sejumlah kebijakan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota, seperti kedisiplinan pegawai, penegakan Syariat Islam, hingga penataan infrastruktur, namun menurutnya masih terkesan parsial.
“Penegakan aturan harus menyeluruh. Jangan hanya kepada bawahan, sementara atasan dibiarkan. Hal yang sama juga berlaku untuk pelanggaran syariat. Semua warga, tanpa terkecuali, harus tunduk pada peraturan,” tegas politisi PAN tersebut.
Dalam hal penataan kota, penertiban kanopi dan plang nama toko yang melanggar garis sempadan bangunan (GSB) tanpa izin harus dilakukan penertiban dengan tegas.
Ia menilai, pelaku usaha kecil kerap menjadi sasaran, sedangkan bangunan komersial besar luput dari tindakan.
“Kalau kita bicara keadilan, maka semua harus diperlakukan sama. Toko kecil ditegur, toko besar dibiarkan, itu tidak benar. Pemerintah harus adil dan tidak boleh tebang pilih,” ujar Ismawardi.
Seluruh tindakan penegakan aturan harus berpijak pada ketentuan hukum yang jelas, bukan berdasarkan kedekatan dengan pihak tertentu.
Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Aturan harus menjadi dasar kebijakan, bukan hasil kompromi. Jika diterapkan dengan konsisten, penataan kota akan berjalan baik dan masyarakat akan lebih patuh,” tambahnya.
Ismawardi juga mengajak masyarakat untuk mendukung langkah-langkah penertiban yang dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh, sejauh kebijakan tersebut dilaksanakan secara objektif dan tanpa diskriminasi.
Ia percaya, kota yang tertata rapi akan menciptakan suasana yang nyaman dan menguntungkan seluruh warga.
“Kalau konsistensi dijaga, Banda Aceh bisa menjadi kota yang tertib dan menawan. Tapi itu hanya bisa dicapai jika kebijakan diterapkan secara adil dan tegas. Jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ucapnya.
Penertiban, kata Ismawardi bukan sekadar soal tindakan administratif, tapi bagian dari upaya menciptakan keadilan dan ketertiban bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, apalagi jika itu dilakukan oleh pihak yang merasa kebal hukum.
Ia berharap Pemerintah Kota Banda Aceh mampu menghadirkan pemerintahan yang objektif dan merata dalam penegakan aturan.
Dengan begitu, Banda Aceh bisa menjadi contoh kota yang tertib, bersih, dan berkeadilan di Indonesia.[***]
