Haba Nusantara.net,
Anggota DPRK Banda Aceh, Ismawardi, meminta PT PLN (Persero) memastikan tidak ada pemadaman listrik pada hari perhitungan suara Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.
Menurutnya, pasokan listrik yang stabil sangat penting untuk menjamin kelancaran proses demokrasi, khususnya pada tahapan krusial seperti rekapitulasi suara.
“Pemadaman listrik di hari tersebut bisa menimbulkan masalah besar, mulai dari terganggunya sistem pendataan hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. PLN harus menjamin tidak ada gangguan listrik, terutama di area yang menjadi pusat penghitungan suara,” ujar Ismawardi, Sabtu (23/11).
Ia menegaskan, Pilkada serentak 2024 adalah momen penting bagi rakyat Aceh untuk memilih pemimpin baru, baik di tingkat walikota, bupati, maupun gubernur. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk PLN, sangat diperlukan agar proses pemilu berjalan lancar.
Ismawardi menegaskan bahwa stabilitas listrik sangat penting demi menjaga transparansi dan kelancaran proses penghitungan suara.
“PLN harus menjamin tidak ada pemadaman listrik pada hari tersebut. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” ujar Komisi I DPRK Banda Aceh ini.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 tidak hanya melibatkan logistik dan personel penyelenggara, tetapi juga membutuhkan dukungan teknis, termasuk infrastruktur listrik.
“Proses perhitungan suara memerlukan penerangan dan perangkat elektronik. Jika listrik padam, akan menimbulkan keraguan dan spekulasi negatif,” tambah Ismawardi.
Pilkada serentak 2024 diprediksi menjadi salah satu momentum politik terbesar di Indonesia, termasuk di Banda Aceh.
Karena itu, Ismawardi mengimbau PLN untuk melakukan antisipasi, seperti pengecekan jaringan dan ketersediaan genset di lokasi-lokasi strategis.
“Jangan sampai ada alasan teknis yang bisa mencederai proses demokrasi kita. Saya harap PLN benar-benar memahami pentingnya hal ini,” tegasnya.
Selain itu, Ismawardi mengingatkan pentingnya koordinasi antara PLN dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk memastikan kesiapan listrik di lokasi pemungutan dan perhitungan suara.
“Komunikasi antara PLN dan KIP harus dipastikan berjalan baik. Jangan sampai ada kendala teknis yang menghambat proses demokrasi kita,” tambahnya.
