DPRK Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raqan Pertanggungjawaban APBK 2023

Habanusantara.net – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan dan Penyerahan resmi Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRK Banda Aceh ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman, dan Wakil Ketua II, Isnaini Husda.

Turut hadir segenap anggota dewan, serta dari pihak eksekutif hadir Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin, bersama jajaran SKPK dan Forkopimda.

Setelah dibuka oleh Ketua DPRK Farid Nyak Umar, rapat dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 yang dibacakan oleh Pj Wali Kota, Amiruddin.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Farid Nyak Umar menekankan bahwa agenda rapat paripurna yang dilaksanakan hari ini merupakan implementasi dari salah satu fungsi utama dewan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh yang telah direalisasikan oleh pihak eksekutif selama tahun anggaran 2023.

“Eksistensi pengawasan ini sejatinya adalah bagian dari mekanisme wewenang, tugas, dan fungsi dewan dalam mengkritisi dan mengevaluasi kinerja jajaran pemerintah kota di semua lini aktivitasnya,” ujar Farid Nyak Umar.

Lebih lanjut, Farid Nyak Umar menyampaikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan ini bertujuan untuk mendorong pihak eksekutif agar lebih konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengatur hal-hal yang mendasar bagi segenap lapisan masyarakat Kota Banda Aceh.

“Satu hal yang menjadi komitmen kami di lembaga legislatif ini adalah tetap concern dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan serta pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif,” tambahnya.

Menurutnya, pengawasan ini dimaksudkan agar pemerintah tetap konsisten dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan qanun yang mengatur pengelolaan dan pelaksanaan APBK.

Pengawasan ini juga bertujuan untuk mengeliminasi segala bentuk kemungkinan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pembangunan.

Pengawasan dewan terhadap APBK tidak hanya terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup aspek pemasukan atau pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.

“Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kota lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas-tugas kreatif dan inovatif lainnya, sehingga mampu meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah dari sektor-sektor lainnya,” tuturnya.

Dalam penyampaian Raqan Pertanggungjawaban APBK 2023, Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin, memberikan penjelasan rinci mengenai realisasi anggaran dan pencapaian program-program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut.

Amiruddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah kota dalam melayani masyarakat.

Farid Nyak Umar juga menyoroti perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong pemerintah kota untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru yang dapat meningkatkan PAD.

“Kita harus terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik,” katanya.

Sebagai penutup, Ketua DPRK Banda Aceh mengingatkan semua pihak tentang pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh warga Banda Aceh.

Dia berharap agar rapat paripurna ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kemajuan kota Banda Aceh.[]