Headline

Pemerintah Aceh Mulai Serahkan SK Kepada Ribuan Tenaga Kontrak 

×

Pemerintah Aceh Mulai Serahkan SK Kepada Ribuan Tenaga Kontrak 

Sebarkan artikel ini

Haba Nusantara .net- Sebanyak 14.716 pegawai non-ASN di berbagai instansi Pemerintah Aceh mulai menerima Surat Keputusan (SK) Tenaga Kontrak tahun 2024, yang diserahkan secara resmi pada Jumat, 22 Maret 2024.

Seremonial penyerahan SK tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Iskandar AP.

Dalam sambutannya, Iskandar menjelaskan bahwa dari total jumlah pegawai yang menerima SK Tenaga Kontrak, sebanyak 1.159 orang telah dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023, sementara sisanya masih menunggu penetapan SK sebagai PPPK.

“Di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, hari ini kami menyerahkan SK Tenaga Kontrak kepada 453 orang, di antaranya 17 orang sudah lulus sebagai PPPK Formasi Tahun 2023,” ujar Iskandar.

Iskandar menjelaskan bahwa SK Tenaga Kontrak yang diserahkan terdiri dari dua kategori. Pertama, tenaga kontrak yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun belum lulus sebagai PPPK. Kedua, tenaga kontrak yang sudah lulus sebagai PPPK Formasi Tahun 2023 namun belum menerima SK PPPK.

“Penting untuk dicatat bahwa bagi tenaga kontrak yang sudah lulus sebagai PPPK Formasi Tahun 2023, SK Tenaga Kontrak ini berlaku sampai diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai PPPK, dan secara otomatis status mereka sebagai tenaga kontrak akan berakhir,” tambah Iskandar.

Iskandar menekankan bahwa penyelesaian status pegawai non-ASN atau Tenaga Kontrak tetap menjadi prioritas utama pemerintah, yang dilakukan secara bertahap. Dia juga menegaskan bahwa kebijakan pelarangan PHK massal bagi honorer atau tenaga kontrak pada tahun 2023 serta alokasi pembiayaan bagi tenaga kontrak pada Tahun Anggaran 2024 merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masalah ini.

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Iskandar.

Dengan penambahan jumlah ASN yang kompeten dan profesional, diharapkan kinerja Pemerintah Aceh dapat meningkat, sehingga pelayanan publik yang terbaik dapat terus diberikan kepada masyarakat.[]

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close