Namun demikian, Taqwaddin menuturkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan pihak Ombudsman dalam hal terwujudnya pelayanan prima kepada publik. Catatan tersebut terungkap berdasarkan hasil investigasi Tim Deteksi Dini Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Aceh.
Pihaknya menuturkan seperti terganggunya arus lalulintas karena antrian di badan jalan oleh masyarakat di loket drive thru, walaupun sudah dipasang water barrier sebagai pembatas. Masih bergabungnya pembayaran pajak kendaraan roda dua dan roda empat pada loket drive thru, dan selanjutnya masih menggunakan sistem bayar tunai pada loket pembayaran wajib pajak. Terhadap hal ini perlu dipikirkan inovasi yang lebih modern dan tepat guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tutur Taqwaddin.
Berdasarkan catatan yang disampaikan pihak Ombudsman, Kepala Samsat UPTD Wilayah I Banda Aceh Teuku Hendra Faisal menjelaskan bahwa pihaknya tidak mempungkiri hal tersebut dan benar adanya.
