Habanusantara.net, – Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap terjamin. Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya isu keamanan yang disebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
“Kami perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silakan datang ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Marzuki di Banda Aceh, Selasa malam (23/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda sebagai respons terhadap pembahasan yang mengemuka dalam rapat migas Blok Andaman yang digelar Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa pagi.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, itu dihadiri anggota DPR Aceh, jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli gubernur, akademisi, serta sejumlah pakar migas.
Dalam forum tersebut, seluruh peserta rapat menyampaikan dukungan terhadap langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang memperjuangkan agar hasil pengolahan migas dari Blok Andaman dapat dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Akademisi Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, mengatakan seluruh elemen di Aceh perlu mendukung upaya tersebut karena dinilai memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita wajib membantu beliau. Gubernur sedang berjuang untuk ekonomi Aceh,” ujar Jasman.
Dalam rapat itu juga terungkap hasil sejumlah pertemuan antara Tim Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo Pemerintah Aceh dengan SKK Migas dan Mubadala Energy.
Anggota Tim PoD Pemerintah Aceh, Prof. Dr. Mahidin, mengungkapkan bahwa dalam beberapa kesempatan pihak Mubadala Energy mempertanyakan aspek keamanan dan kenyamanan investasi di daratan Aceh.
Menurut Mahidin, isu tersebut kemudian dijadikan salah satu alasan untuk mempertimbangkan proses pengolahan migas dilakukan di tengah laut dibandingkan di daratan Aceh.
“Mereka mempersoalkan keamanan dan kenyamanan serta menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut. Padahal kita sudah menjelaskan kondisi keamanan dan kenyamanan di Aceh,” kata Mahidin.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail. Politikus yang akrab disapa Kak Iin itu menilai alasan keamanan yang dikaitkan dengan investasi migas di Aceh tidak memiliki dasar yang kuat.
Menurutnya, sejumlah perusahaan energi telah lama beroperasi di Aceh tanpa mengalami gangguan keamanan yang berarti.
“Jika yang dipersoalkan keamanan dan kenyamanan di Aceh, itu terlalu mengada-ada. Buktinya Medco beroperasi di sektor hulu migas di kawasan Aceh Timur dan berjalan aman,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa kondisi keamanan Aceh selama ini mendapat pengakuan dari berbagai lembaga melalui sejumlah indikator dan survei. Aceh disebut sebagai salah satu daerah dengan tingkat keamanan sosial yang baik di Pulau Sumatra.
Kapolda Marzuki menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan Aceh merupakan daerah yang kondusif bagi investasi. Karena itu, ia meminta para investor tidak meragukan keamanan dan kenyamanan berusaha di provinsi tersebut.
“Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan Pemerintah Aceh,” kata Marzuki.
Pemerintah Aceh saat ini terus mendorong agar pengembangan migas Blok Andaman memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah, termasuk melalui pengolahan hasil migas di KEK Arun, Lhokseumawe. Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang.[]
