Habanusantara.net – Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mendorong sektor swasta agar menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ia juga meminta perbankan memberikan kemudahan syarat pembiayaan bagi pengusaha pemula agar lebih mudah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hal itu disampaikan Irwansyah saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama sejumlah perusahaan swasta terkait optimalisasi peningkatan skill pelaku usaha untuk menekan angka pengangguran di Banda Aceh, Selasa (3/3/2026), di Gedung DPRK Banda Aceh.
Menurutnya, angka pengangguran di Banda Aceh masih tergolong tinggi bahkan berada di atas rata-rata nasional. Karena itu, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara bersama oleh pemerintah daerah, DPRK, dan sektor swasta.
“Untuk menyelesaikan pengangguran, maka pihak swasta harus ikut berkontribusi, karena sektor swastalah yang saat ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Irwansyah menjelaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sektor tersebut dinilai mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus melahirkan wirausahawan muda.
Namun, ia menilai masih banyak pengusaha pemula yang kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Salah satu kendala yang kerap ditemui adalah persyaratan pengalaman usaha untuk mendapatkan KUR.
“Selama ini untuk mendapatkan pembiayaan KUR harus sudah memiliki pengalaman usaha. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang punya pengalaman kalau mereka baru didorong untuk memulai usaha melalui UMKM,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga terungkap data penyaluran KUR yang cukup besar di Aceh. Bank Aceh Syariah disebut telah menyalurkan KUR sebesar Rp 1,5 triliun, sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan sekitar Rp 3 triliun.
Meski demikian, Irwansyah menilai besarnya penyaluran pembiayaan tersebut belum sejalan dengan penurunan angka pengangguran. Ia mempertanyakan efektivitas penyaluran KUR dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, ia juga menyoroti masih banyak UMKM yang belum mampu naik kelas meski telah memperoleh pembiayaan.
“Banda Aceh saat ini seakan telah menasbihkan diri sebagai kota jasa dan UMKM. Karena itu, pembiayaan juga perlu diarahkan ke sektor kreatif, seperti konten kreator, jasa perfilman, dan berbagai layanan kreatif lainnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Aceh (BPVP) Rahmad Faisal mengatakan pihaknya memiliki 12 jurusan pelatihan tenaga kerja di Banda Aceh.
Pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pasar, mulai dari keterampilan pengelasan, barista, hingga pembuatan kue yang saat ini berkembang pesat.
Namun, dari banyaknya lulusan pelatihan tersebut, hanya sebagian yang terserap ke dunia kerja. Sementara sebagian lainnya belum diketahui kelanjutan kariernya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh M Zidan Al Hafidh menilai sejumlah usaha potensial di Banda Aceh perlu mendapat pendampingan agar bisa berkembang dan naik kelas.
Ia juga menyoroti karakter generasi muda yang dinilai cepat bosan dalam bekerja, sehingga menjadi salah satu tantangan bagi dunia usaha.
Sejumlah pelaku usaha dari sektor perhotelan yang hadir dalam forum tersebut juga mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan dari tenaga kerja muda, terutama terkait kegigihan, loyalitas, dan hospitality.
Menutup RDPU tersebut, Irwansyah menegaskan setiap tahun perguruan tinggi meluluskan ribuan sarjana baru. Namun, serapan tenaga kerja masih terbatas.
“Jika tidak ada upaya penyerapan yang lebih baik dari berbagai pihak, maka angka pengangguran dikhawatirkan akan terus meningkat,” ujarnya.[***]
