Habanusantara.net – Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Gerindra, Irwansyah SE, mengapresiasi langkah cepat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam merespons laporan warga terkait dugaan pelanggaran di sebuah penginapan di kawasan Jalan WR Supratman, Gampong Penayong, Banda Aceh.
Menurut Irwansyah, tindakan sigap aparat merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menegakkan qanun syariat Islam. Respons cepat itu muncul setelah adanya aksi warga yang menggerebek penginapan yang diduga melanggar aturan.
“Kami mengapresiasi Satpol PP dan WH Banda Aceh yang langsung turun ke lapangan begitu mendapat laporan dari masyarakat. Ini menunjukkan aparat responsif dan tidak abai terhadap keresahan warga,” kata Irwansyah, Rabu(21/1/2026) .
Baca juga : Pimpinan DPRK Minta Perumdam Tirta Daroy Jaga Kelancaran Distribusi Air Bersih Selama Ramadan
Ia menilai, peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran harus diimbangi dengan langkah aparat yang profesional dan terukur. Penanganan yang tepat, kata dia, penting agar tidak memicu konflik atau tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.
Sebagai mantan personel Satpol PP dan WH Aceh, Irwansyah mengaku memahami tantangan di lapangan. Ia menegaskan sinergi antara masyarakat dan penegak qanun menjadi kunci menjaga marwah Banda Aceh sebagai kota yang menjunjung nilai syariat Islam.
Baca juga : Honda CRV Anggota DPRK Hantam Truck Tangki, Begini Kondisinya
“Kita ingin Banda Aceh tetap menjadi kota yang aman, tertib, dan bermartabat. Penegakan aturan harus konsisten, adil, dan tidak tebang pilih, terutama terhadap usaha penginapan dan sejenisnya,” tegasnya.
Irwansyah juga mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperketat pembinaan serta pengawasan rutin terhadap pelaku usaha penginapan. Ia berharap insiden di Penayong menjadi pelajaran agar pengawasan dilakukan lebih dini dan sistematis.
“Langkah cepat ini harus menjadi contoh. Ke depan, pengawasan harus diperketat agar pelanggaran tidak dibiarkan sampai masyarakat turun tangan langsung,” pungkasnya. [***]
