Habanusantara.net-BandaAceh – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai mulai memberi efek positif bagi perekonomian daerah, terutama dalam membuka lapangan kerja dan menciptakan kepastian permintaan bagi pelaku usaha. Namun, dampaknya terhadap inflasi dan keberlangsungan usaha kecil masih belum bisa dipastikan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan hingga kini belum ada kajian komprehensif yang benar-benar mampu mengukur pengaruh program tersebut terhadap laju inflasi.
“Dari sisi inflasi, kami belum bisa menyimpulkan secara pasti. Kajian yang utuh memang masih belum tersedia,” kata Agus dalam kegiatan Bincang Bareng Media (BBM), Rabu, 21 Januari 2026, di Banda Aceh.
Meski begitu, ia melihat MBG telah mendorong aktivitas ekonomi di sejumlah sektor. Program ini, kata dia, ikut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk di bidang transportasi dan distribusi.
“Pergerakan sektor transportasi ikut meningkat. Dari sisi produsen juga ada kepastian permintaan. Ini tentu berdampak positif,” ujarnya.
Di sisi lain, Agus mengakui ada potensi tekanan terhadap pelaku usaha kecil, khususnya pedagang makanan murah di lingkungan sekolah. Dengan adanya program MBG, pola belanja siswa diperkirakan berubah.
“Ini memang tidak sederhana. Ketika anak-anak sudah mendapatkan makanan dari program, kemungkinan belanja di kantin atau jajanan sekitar bisa berkurang,” katanya.
Meski demikian, BI berharap dampak tersebut tidak berlangsung lama. Menurut Agus, pelaku usaha dan masyarakat umumnya akan melakukan penyesuaian seiring waktu.
“Kita harapkan hanya sementara. Tapi tetap perlu pendalaman lebih lanjut,” ucapnya.
Ia menambahkan, Bank Indonesia di tingkat pusat saat ini tengah menyusun kajian terkait dampak MBG terhadap perekonomian. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Sementara itu, menjelang Ramadan dan Idulfitri, BI Aceh memproyeksikan tekanan inflasi akan meningkat, mengikuti pola musiman setiap tahun. Kendati demikian, stabilitas harga diupayakan tetap terjaga melalui penguatan pasokan.
“Permintaan biasanya naik saat Ramadan dan Lebaran. Tapi kalau pasokan cukup, kenaikan harga bisa ditekan,” kata Agus.
Menurutnya, keseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi kunci utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
“Selama supply aman, harga relatif stabil. Itu yang terus kita jaga,” ujarnya.
BI Aceh mencatat inflasi Provinsi Aceh pada Januari 2026 mencapai 6,69 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara secara bulanan (month to month/mtm), inflasi tercatat sebesar 3,55 persen.
Kenaikan harga ini dipicu gangguan distribusi dan produksi akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
“Distribusi sempat terganggu, begitu juga produksi sejumlah komoditas. Ini yang mendorong kenaikan harga,” kata Agus.
Sejumlah komoditas yang memberikan andil inflasi secara tahunan antara lain tarif listrik sebesar 1,59 persen, emas perhiasan 0,95 persen, beras 0,85 persen, nasi dengan lauk 0,43 persen, serta sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,25 persen.
Secara wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Aceh Tengah sebesar 8,60 persen, disusul Aceh Tamiang 7,59 persen, Lhokseumawe 6,06 persen, Banda Aceh 5,73 persen, dan Meulaboh 5,55 persen.
Agus menyebut kondisi mulai membaik seiring pulihnya jalur distribusi dan ketersediaan pasokan. Perkembangan tersebut diharapkan dapat meredam tekanan harga dalam beberapa waktu ke depan.
“Distribusi sudah berangsur normal. Kita harapkan inflasi juga semakin terkendali,” pungkasnya(Fir).
