HABANUSANTARA.NET – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pesan keras untuk para kepala daerah: jangan jadikan masyarakat sebagai beban hanya demi mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pesan itu ia sampaikan saat membuka Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).
Tito bicara blak-blakan. Ia menyebut kunci penguatan fiskal bukan pada menambah pungutan atau aturan yang memberatkan rakyat, tapi pada keberanian kepala daerah menciptakan ruang usaha yang sehat dan ramah investasi.
“Saya mohonlah dengan segala hormat, hidupkan dunia usaha, mulai dari perizinannya. Jangan dipersulit. Kalau usaha tumbuh, PAD juga ikut naik,” tegas Tito, disambut tepuk tangan peserta.
Menurutnya, tumbuhnya sektor swasta akan otomatis menggerakkan ekonomi daerah, menciptakan perputaran uang, hingga menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Di hadapan ratusan kepala daerah, Tito juga menyinggung gaya kepemimpinan.
Ia bilang, seorang pemimpin daerah tidak bisa hanya bersandar pada pola kerja birokratis yang kaku. Harus ada kreativitas, keberanian, dan visi jauh ke depan.
“Kepala daerah itu ibarat ibu rumah tangga. Harus tahu bagaimana caranya mencari pendapatan yang lebih besar daripada belanja. Tapi pendapatan itu jangan sampai membebani masyarakat,” ujarnya.
Kalimat sederhana tapi menusuk. Pesan itu mengingatkan bahwa pengelolaan daerah bukan sekadar hitung-hitungan angka, tapi soal keberpihakan pada rakyat kecil.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta, terutama yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Menurutnya, dunia usaha dan ekonomi kreatif adalah dua motor utama untuk menghasilkan PAD yang berkelanjutan.
“Hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Dua senjata ini cara elegan mendapatkan PAD. Jangan sekali-kali mengambil langkah instan yang justru memberatkan rakyat,” kata Tito lagi.
Ia menambahkan, arahan tersebut sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya.
Lebih jauh, Tito mendorong kepala daerah agar peka membaca aspirasi publik sekaligus piawai dalam komunikasi. Menurutnya, kebijakan yang baik akan gagal di lapangan kalau tidak bisa diterima masyarakat.
“Intinya, kepala daerah juga harus punya jiwa entrepreneurship. Bisa membaca peluang, kreatif, dan tetap orientasinya kepentingan masyarakat,” tutupnya.[]
