Kasus HIV di Aceh meningkat tajam. Kadinkes Aceh ungkap penyebab utamanya: hubungan sejenis dan suami ‘jajan’. Dinkes minta media bantu edukasi masyarakat.
Habanusantara.net – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Aceh, dr. Munawar SpOG, mengungkapkan peningkatan kasus HIV di Aceh dalam beberapa waktu terakhir menjadi isu serius yang perlu penanganan lintas sektor.
Hal ini disampaikannya saat bersilaturahmi ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh di Banda Aceh, Selasa (15/7/2025).
Menurut Munawar, lonjakan kasus HIV di Aceh salah satunya dipicu oleh meningkatnya aktivitas hubungan sesama jenis laki-laki dan perilaku menyimpang seperti pria beristri yang kerap ‘jajan’ di luar rumah.
Kondisi ini, kata dia, berisiko besar terhadap penularan HIV kepada istri sah, bahkan bisa menurun ke anak.
“Salah satu potensi HIV paling besar adalah hubungan sejenis laki-laki (gay). Banyak juga kasus terjadi karena suami banyak jajan di luar sehingga menularkan kepada istri, bahkan bisa diturunkan ke anak,” ungkap dr. Munawar di hadapan pengurus PWI Aceh.
Ia menambahkan, arus masuk pendatang ke Aceh dari berbagai wilayah juga menjadi faktor tersendiri. Sayangnya, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk melakukan skrining kesehatan terhadap para pendatang karena terbentur dengan isu hak asasi manusia.
“Kita tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan karena itu menyangkut hak privasi,” kata Munawar.
Silaturahmi antara jajaran Dinas Kesehatan dan pengurus PWI Aceh itu berlangsung dalam suasana terbuka, membahas berbagai isu kesehatan mulai dari imunisasi, stunting, hingga program nasional makan bergizi gratis (MBG).
Munawar menyebutkan bahwa persoalan kesehatan di Aceh sangat kompleks, dan tidak bisa hanya ditangani oleh dinas teknis semata.
Selain HIV, Munawar juga menyoroti rendahnya capaian imunisasi anak di Aceh yang salah satunya disebabkan oleh penolakan masyarakat terhadap vaksin. Ironisnya, penolakan itu justru datang dari kalangan tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat sendiri.
“Masih ada saja yang menganggap vaksin itu haram, bahkan ada ulama yang melarang imunisasi,” ungkapnya.
Menurutnya, kegagalan program imunisasi dapat berdampak panjang, termasuk memperparah angka stunting di Aceh.
Meski ada penurunan dari 29,4 persen menjadi 28,6 persen, Munawar menilai angka tersebut masih tinggi.
Ia mendorong media ikut berperan aktif dalam melawan hoaks dan membangun kesadaran publik mengenai pentingnya imunisasi dan pencegahan penyakit menular.
“Saya percaya, media punya kekuatan untuk mengedukasi masyarakat. Karena itu kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan insan pers demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, didampingi jajaran pengurus dan Dewan Penasihat, menyambut baik niat kerja sama tersebut. Ia berharap dialog lintas profesi seperti ini dapat menjadi jembatan komunikasi yang positif antara pemerintah dan media, terutama dalam menyampaikan informasi yang benar kepada publik.
Sementara itu, Munawar juga mengingatkan bahwa penanggulangan HIV tidak bisa hanya melalui pengobatan semata, tetapi harus dibarengi dengan edukasi seksual yang benar dan akses layanan kesehatan yang terbuka.
Ia berharap, dengan kerja sama berbagai pihak—termasuk tokoh agama, masyarakat, dan media—penyebaran HIV di Aceh dapat ditekan secara signifikan.
“Kita tidak bisa menutup mata, tantangan ke depan semakin besar. Tapi kalau semua pihak peduli dan mau bergerak bersama, kita pasti bisa,” tutup Munawar.
