Habanusantara.net — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana diperkuat menyusul potensi peningkatan curah hujan di Aceh mulai September 2026.
Mualem menyampaikan hal tersebut saat bertemu Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan dan Ketua DPRA Zulfadhli di ruang kerja Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (2/9/2026) sore.
Menurut Mualem, peningkatan curah hujan perlu diantisipasi karena berpotensi memicu banjir, longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya di sejumlah wilayah Aceh.
“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir, longsor, dan bencana lainnya di sejumlah wilayah,” kata Mualem, dikutip dari keterangan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Mualem meminta pemerintah dan seluruh unsur terkait tidak menunggu bencana terjadi untuk bergerak. Langkah pencegahan, menurutnya, harus disiapkan sejak dini untuk menekan risiko dan dampak terhadap masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan langkah pencegahan dan mitigasi sedini mungkin agar risiko bencana dan korban di tengah masyarakat dapat kita tekan,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Mualem, Kapolda Aceh dan Ketua DPRA membahas penguatan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana. Koordinasi antarlembaga dan respons cepat di lapangan menjadi salah satu hal yang ditekankan.
Pemerintah Aceh juga mendorong keterlibatan seluruh unsur Forkopimda, termasuk TNI dan Polri, bersama pemerintah kabupaten/kota serta instansi teknis. Sinergi tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi.
“Informasi mengenai potensi peningkatan curah hujan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait,” kata Mualem.
Sebelumnya, BMKG memprakirakan Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada September. Aceh sempat masuk kategori Siaga untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat sebelum status tersebut berubah menjadi Waspada.
Selain mitigasi bencana, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah perkembangan dan kondisi terkini Aceh. Pemerintah Aceh menilai komunikasi antarlembaga diperlukan untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat muncul.
Pertemuan turut dihadiri Plt Sekda Aceh Taufik, Sekretaris Fraksi Partai Aceh DPR Hendri Muliana dan Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol Said Anna Fauza.
